Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri kemasan memilih menahan ekspansi kapasitas produksi pada paruh kedua 2026 di tengah ketidakpastian harga bahan baku, pelemahan daya beli masyarakat, hingga bertambahnya beban kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
Direktur Indonesian Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa mengatakan, mayoritas perusahaan saat ini mengalihkan fokus dari penambahan kapasitas menuju penguatan efisiensi biaya hingga penyesuaian volume produksi agar tetap selaras dengan permintaan pasar.
“Pertimbangannya adalah ketidakpastian harga bahan baku, risiko pelemahan daya beli konsumen, kewajiban kepatuhan regulasi lingkungan yang menambah biaya,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (11//7/2026).
Menurut Hengky, keputusan tersebut diambil meski prospek industri kemasan pada 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif. Nilai pasar industri kemasan diproyeksikan meningkat sekitar 5%-6% secara tahunan.
Pertumbuhan ini katanya lebih moderat dibandingkan awal tahun karena tekanan biaya, tetapi tetap positif berkat dorongan konsumsi dan investasi.
Dia menyebut permintaan kemasan saat ini masih ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto (PDB). Selain itu, pertumbuhan perdagangan elektronik serta implementasi program pangan nasional dengan target penyediaan sekitar 190 juta porsi makanan per hari turut mendorong kebutuhan kemasan, khususnya untuk sektor makanan dan minuman.
Baca Juga
- B50 Dinilai Perlu Lebih Fleksibel, ISEAI Wanti-Wanti Risiko Fiskal
- Tips Pebisnis UMKM Siapkan Kemasan Produk, Jangan Lakukan Kesalahan Ini
- Pro-kontra Aturan Standardisasi Kemasan Rokok
Kendati demikian, industri masih dibayangi dampak lonjakan harga bahan baku yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Henky menjelaskan, krisis pasokan nafta global sempat memicu kenaikan harga biji plastik hingga 200%.
Meski kini harga mulai terkoreksi, dampak inflasi biaya produksi masih dirasakan pelaku usaha. Menurutnya, tekanan biaya tersebut berimbas pada daya beli masyarakat sehingga permintaan menjadi lebih selektif.
Pada saat yang sama, pelaku industri juga harus beradaptasi dengan penerapan regulasi Extended Producer Responsibility (EPR) dan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai yang membutuhkan investasi tambahan.
Dengan kondisi tersebut, Hengky memperkirakan tingkat utilisasi kapasitas produksi industri kemasan pada semester II/2026 cenderung stagnan atau hanya meningkat tipis apabila kebijakan stimulus pemerintah mampu menekan biaya input.
"Fokus perusahaan adalah menjaga utilisasi tetap stabil sambil menghindari overproduksi," ungkapnya.
Untuk menjaga daya saing industri, IPF mendorong pemerintah memberikan dukungan melalui stabilisasi harga energi dan bahan baku. Selain itu, insentif investasi bagi pengembangan teknologi daur ulang dan kemasan ramah lingkungan dinilai semakin mendesak.
Henky juga menekankan pentingnya kepastian regulasi EPR agar pelaku usaha dapat menyusun rencana investasi jangka panjang dengan lebih terukur. “Dan dukungan infrastruktur logistik untuk memperkuat rantai pasok domestik,” pungkasnya.
