Jakarta (ANTARA) - Ekonom Surya Vandiantara menilai Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) selaras dengan gagasan ekonomi para pendiri bangsa yang menempatkan koperasi sebagai wujud ekonomi gotong royong berdasarkan asas kekeluargaan.
"Gagasan utama pendirian koperasi oleh para pendiri bangsa adalah memajukan perekonomian secara gotong royong tanpa membeda-bedakan kelas maupun golongan masyarakat," kata akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu Surya Vandiantara dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Surya menjelaskan konsep tersebut sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menjadi salah satu bentuk implementasi amanat konstitusi tersebut.
Menurut dia, ciri utama koperasi adalah semangat gotong royong. Masyarakat menghimpun dana sebagai modal bersama yang kemudian dimanfaatkan untuk saling membantu melalui skema simpan pinjam.
Baca juga: Prabowo: Kopdes tingkatkan kesejahteraan rakyat hingga Rp223 triliun
Keuntungan dari aktivitas tersebut selanjutnya dikembalikan kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) sehingga manfaat ekonomi dapat dinikmati secara bersama.
"Prinsip gotong royong ini, dalam skema koperasi simpan pinjam, diimplementasikan melalui simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang kemudian menjadi sumber pinjaman bagi anggota lain, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif," ujarnya.
Surya mengatakan pemerintah melalui KDKMP berupaya membawa konsep koperasi hingga ke tingkat akar rumput. Dalam skema ini, negara melakukan intervensi melalui dukungan permodalan yang bersumber dari penerimaan pajak, namun tetap berlandaskan prinsip gotong royong.
"Berbeda dengan koperasi simpan pinjam yang mengandalkan simpanan anggota, pengelolaan KDKMP mengandalkan pendapatan pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat untuk membantu masyarakat lainnya. Dengan demikian, prinsip gotong royong tetap menjadi landasan utama," katanya.
Baca juga: Presiden Prabowo sebut kesejahteraan petani kian meningkat
Menurut Surya, model tersebut juga dapat menjawab persoalan klasik koperasi, yakni rendahnya partisipasi masyarakat akibat keterbatasan kemampuan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
"Inovasi KDKMP ini mampu menjawab permasalahan klasik koperasi sebelumnya yang kesulitan mengajak masyarakat menjadi anggota karena ketidakmampuan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib," ujarnya.
Meski demikian, Surya mengingatkan pemerintah agar menerapkan tata kelola yang transparan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, transparansi anggaran harus diperkuat melalui pengawasan dan audit keuangan secara berkala.
Baca juga: Prabowo: Gagasan Kopdes Merah Putih sudah dipikirkan puluhan tahun
Ia menambahkan audit tidak hanya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga dapat melibatkan aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan, guna mencegah penyimpangan.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pembangunan KDKMP di seluruh Indonesia merupakan implementasi konkret konsep ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ferry, KDKMP menjadi bagian dari gagasan ekonomi yang dikenal sebagai Prabowonomics, yakni pendekatan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengoreksi arah perekonomian yang dinilai terlalu liberal dan kapitalistis.
Baca juga: Di Harkopnas ke-79, Prabowo merasa koperasi adalah keluarga
Baca juga: Prabowo optimistis kebangkitan koperasi jadi kekuatan ekonomi RI
"Gagasan utama pendirian koperasi oleh para pendiri bangsa adalah memajukan perekonomian secara gotong royong tanpa membeda-bedakan kelas maupun golongan masyarakat," kata akademisi Universitas Muhammadiyah Bengkulu Surya Vandiantara dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Surya menjelaskan konsep tersebut sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menjadi salah satu bentuk implementasi amanat konstitusi tersebut.
Menurut dia, ciri utama koperasi adalah semangat gotong royong. Masyarakat menghimpun dana sebagai modal bersama yang kemudian dimanfaatkan untuk saling membantu melalui skema simpan pinjam.
Baca juga: Prabowo: Kopdes tingkatkan kesejahteraan rakyat hingga Rp223 triliun
Keuntungan dari aktivitas tersebut selanjutnya dikembalikan kepada anggota dalam bentuk sisa hasil usaha (SHU) sehingga manfaat ekonomi dapat dinikmati secara bersama.
"Prinsip gotong royong ini, dalam skema koperasi simpan pinjam, diimplementasikan melalui simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang kemudian menjadi sumber pinjaman bagi anggota lain, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif," ujarnya.
Surya mengatakan pemerintah melalui KDKMP berupaya membawa konsep koperasi hingga ke tingkat akar rumput. Dalam skema ini, negara melakukan intervensi melalui dukungan permodalan yang bersumber dari penerimaan pajak, namun tetap berlandaskan prinsip gotong royong.
"Berbeda dengan koperasi simpan pinjam yang mengandalkan simpanan anggota, pengelolaan KDKMP mengandalkan pendapatan pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat untuk membantu masyarakat lainnya. Dengan demikian, prinsip gotong royong tetap menjadi landasan utama," katanya.
Baca juga: Presiden Prabowo sebut kesejahteraan petani kian meningkat
Menurut Surya, model tersebut juga dapat menjawab persoalan klasik koperasi, yakni rendahnya partisipasi masyarakat akibat keterbatasan kemampuan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
"Inovasi KDKMP ini mampu menjawab permasalahan klasik koperasi sebelumnya yang kesulitan mengajak masyarakat menjadi anggota karena ketidakmampuan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib," ujarnya.
Meski demikian, Surya mengingatkan pemerintah agar menerapkan tata kelola yang transparan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, transparansi anggaran harus diperkuat melalui pengawasan dan audit keuangan secara berkala.
Baca juga: Prabowo: Gagasan Kopdes Merah Putih sudah dipikirkan puluhan tahun
Ia menambahkan audit tidak hanya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga dapat melibatkan aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan, guna mencegah penyimpangan.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pembangunan KDKMP di seluruh Indonesia merupakan implementasi konkret konsep ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ferry, KDKMP menjadi bagian dari gagasan ekonomi yang dikenal sebagai Prabowonomics, yakni pendekatan pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mengoreksi arah perekonomian yang dinilai terlalu liberal dan kapitalistis.
Baca juga: Di Harkopnas ke-79, Prabowo merasa koperasi adalah keluarga
Baca juga: Prabowo optimistis kebangkitan koperasi jadi kekuatan ekonomi RI
