JAKARTA, KOMPAS — Lembaga pemeringkat kredit internasional terkemuka, Standard & Poor's atau S&P Global Ratings, mengumumkan bahwa penilaian peringkat kredit RI tetap stabil di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. S&P menilai gejolak ekonomi Indonesia hanya akan berlangsung sementara di tengah ketidakpastian kebijakan makro global dan dalam negeri.
S&P Global merilis pembaruan penilaian peringkatnya terhadap surat utang RI pada Senin (13/7/2026). Sebelumnya, penilaian terakhir oleh lembaga itu diumumkan pada Februari lalu dengan hasil serupa, yakni peringkat kredit Indonesia level “BBB” atau masih dalam kategori layak investasi dengan proyeksi stabil.
"Proyeksi peringkat stabil merefleksikan ekspektasi kami bahwa pendapatan pemerintah akan kembali pulih tahun ini dan neraca ekspor akan naik seiring harga komoditas yang lebih tinggi," kata mereka.
Salah satu pilar utama dipertahankannya peringkat investasi (investment grade) Indonesia adalah komitmen pemerintah RI yang dinilai kuat untuk mempertahankan batas defisit fiskal sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sebagai jangkar kebijakan makro yang fundamental.
S&P Global juga menilai bahwa kebijakan pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal yang mengambil alih sejumlah komoditas sumber daya alam (SDA) dapat mendongkrak pendapatan seiring berjalannya waktu. Terlebih, jika kebijakan ke depan menjadi lebih mudah diprediksi dan dilaksanakan dengan baik.
Di sisi lain, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen secara historis dinilai lebih baik daripada mayoritas negara dengan tingkat pendapatan serupa. S&P juga memproyeksikan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia pada 2026 bisa mencapai 5,1 persen.
Dalam skenario optimistis, S&P menilai efisiensi tata kelola komoditas dan keberlanjutan proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi akan menjadi bantalan utama terhadap tingginya beban impor energi nasional.
Sinkronisasi kebijakan serta kepastian regulasi di sektor pertambangan juga diyakini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus menarik arus investasi modal asing langsung (FDI) jangka panjang.
"Kami tetap meyakini institusi politik dan kebijakan di Indonesia pada umumnya stabil dan legitimasi mereka tidak menghadapi tantangan. Para pembuat kebijakan di Indonesia terus memprioritaskan stabilitas ekonomi dan keuangan," kata mereka.
S&P menilai, Indonesia telah berupaya meningkatkan transparansi melalui interaksi rutin dan pertukaran informasi dengan para pelaku pasar keuangan. Pemerintah RI juga dinilai mulai bersikap fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan saat diperlukan. Misalnya, memangkas belanja secara signifikan demi menjaga defisit di bawah ambang batas tahun ini.
Akan tetapi, penilaian mereka itu bersyarat. S&P Global memaparkan beberapa indikator risiko (downside scenario) yang dapat memicu penurunan peringkat kredit Indonesia di masa depan. Proyeksi mereka terhadap peringkat kredit Indonesia bisa berubah di kemudian hari jika pertumbuhan utang bersih pemerintah (net general government debt) meningkat secara konsisten di atas 3 persen dari PDB per tahun.
Beban bunga menjadi perhitungan jika pembayaran bunga utang pemerintah bertahan di atas level 15 persen dari total pendapatan negara secara berkepanjangan. S&P juga menyoroti potensi kinerja ekspor yang memburuk jika perlambatan ekonomi struktural terjadi. Hal ini bisa memicu lonjakan kebutuhan pendanaan eksternal bruto yang melebihi jumlah penerimaan transaksi berjalan secara terus-menerus.
S&P juga menyoroti kehadiran anak usaha Danantara, PT DSI, yang diproyeksikan akan membawa perubahan besar pada ekosistem ekspor komoditas. Meski bertujuan strategis untuk mendongkrak pendapatan negara serta devisa ekspor dari sektor SDA, S&P mengingatkan agar pengelolaan transisi kelembagaan baru ini dieksekusi secara terukur.
Pembentukan DSI pada awal tahun ini terjadi di tengah sentimen pasar yang sensitif akibat serangkaian perubahan regulasi pemerintah. Antara lain, kuota produksi, repatriasi devisa hasil ekspor (DHE) SDA, tata kelola izin tambang, serta royalti. Tanpa eksekusi terukur, kehadiran DSI dalam jangka panjang bisa berdampak negatif terhadap minat investasi serta pertumbuhan ekonomi.
Tanpa eksekusi terukur, kehadiran DSI dalam jangka panjang bisa berdampak negatif terhadap minat investasi serta pertumbuhan ekonomi.
S&P Global juga menyoroti langkah Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas moneter. BI dinilai mengambil tindakan agresif dan berani dalam menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali dalam satu bulan pada Juni 2026.
Langkah itu diambil demi meredam tekanan depresiasi nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 18.000 per dolar AS. Namun, kebijakan BI itu dinilai bisa berdampak negatif pada pertumbuhan.
"Bank sentral menaikkan suku bunga secara agresif pada Juni 2026 untuk meredam tekanan terhadap rupiah, meskipun langkah tersebut berdampak pada terhambatnya pertumbuhan," kata mereka.
Menanggapi rilis ini, MNC Sekuritas dalam laporannya menilai, S&P Global memperkuat persepsi stabilitas fundamental Indonesia. Ini berpotensi menjaga premi risiko tetap rendah dan mendukung stabilitas imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) yang sejak Juni sudah menembus di atas 7 persen.
"Di saat yang sama, keputusan ini dapat memperkuat tren arus masuk modal asing ke pasar obligasi yang mulai terbentuk sejak awal Juli. Kami juga menilai keputusan ini membantu kepercayaan investor terhadap IHSG dalam jangka pendek," kata Tim Analis MNC Sekuritas.
Pascapengumuman ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau langsung melonjak naik menjelang penutupan pasar, Senin (13/7/2026). Pada penutupan bursa, IHSG bahkan berhasil menembus level 6.037 poin setelah sejak akhir Juni stagnan di bawah level tersebut.
Secara terpisah, Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, berpendapat rilis S&P Global kali ini menjadi narasi yang berkebalikan dengan sinyal yang diberikan lembaga pemeringkat kredit global lain seperti Fitch dan Moody’s beberapa waktu lalu.
Pada Februari 2026 lalu, Moody’s menurunkan proyeksi kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Proyeksi ini dikeluarkan meskipun peringkat utang pemerintah tetap bertahan di level Baa2 atau setara dengan BBB yang masuk kategori layak investasi.
Tak lama kemudian setelah Moody’s, Fitch Ratings juga merevisi prospek atas peringkat gagal bayar penerbit jangka panjang dalam mata uang asing Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, serta menegaskan kembali peringkat utang Indonesia pada level BBB.
"Penilaian S&P Global kali ini berbeda dibandingkan Moody’s dan Fitch yang lebih melihat adanya ketidakpastian kebijakan di Indonesia," ujarnya.
S&P justru melihat prospek pertumbuhan Indonesia masih baik, dengan kerangka kebijakan fiskal yang relatif solid, serta beban utang pemerintah dan eksternal yang masih moderat.
"Menurut saya, yang harus dijaga adalah konsistensi dan komunikasi kebijakan yang baik. Komitmen untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3 persen dari PDB juga menjadi salah satu anchor penting kebijakan fiskal," tuturnya.
