JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyusun berbagai kebijakan, termasuk menentukan penerima bantuan sosial (bansos).
Karena itu, Pramono meminta masyarakat menyampaikan kondisi yang sebenarnya saat didata oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) agar data yang terkumpul akurat dan dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
"Bagi saya, data ini adalah referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokrasi. Maka hampir semua data BPS dalam rapat-rapat di Balai Kota selalu digunakan untuk menjadi referensi di dalam pengambilan keputusan," kata Pramono saat menghadiri Deklarasi Sensus Ekonomi 2026 Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Senin (13/7/2026).
Baca juga: Pramono Sebut Data Sensus Ekonomi Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan di Jakarta
Data Dipakai Menentukan Penerima BansosPramono mengatakan, data BPS selama ini menjadi salah satu acuan dalam berbagai pembahasan di Balai Kota, termasuk saat menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.
Menurut dia, data tersebut kerap digunakan dalam pembahasan terkait kelompok desil masyarakat yang menjadi sasaran berbagai program bantuan pemerintah.
"Termasuk data-data yang kadang-kadang memusingkan, yang berkaitan terutama untuk bansos. Apakah 1, 2, 3, 4, 5 atau masuk desil 6, 7, 8, 9, 10. Perdebatannya masih panjang di Balai Kota mengenai hal ini," ujar Pramono.
Selain bansos, data hasil sensus juga akan menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
Baca juga: Pramono Minta Warga Terbuka Saat Sensus Ekonomi: Susah Bilang Susah, Kaya Bilang Kaya
Jadi Dasar Penyusunan Program PembangunanPramono menjelaskan, data BPS juga selama ini digunakan untuk mengevaluasi dan menyusun berbagai program pembangunan di Jakarta.
Salah satu contohnya adalah data mengenai kawasan permukiman kumuh yang menunjukkan adanya penurunan jumlah RW kumuh dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan survei BPS, jumlah RW kumuh di Jakarta turun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026.
"Penurunannya luar biasa," kata Pramono.
Menurut dia, data semacam itu membantu pemerintah melihat hasil pembangunan sekaligus menentukan program yang perlu diperkuat pada masa mendatang.
Baca juga: BPS: Kreator Konten hingga Penjual Online Rumahan Ikut Didata dalam Sensus Ekonomi
Warga Diminta Jujur Saat PendataanPramono mengimbau warga Jakarta tidak menutupi kondisi ekonomi mereka saat mengikuti Sensus Ekonomi 2026.
Ia menilai kejujuran masyarakat menjadi faktor penting agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
"Jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin, gitu. Tapi intinya adalah data ini betul-betul kita gunakan untuk referensi bagaimana kita membangun Jakarta," kata dia.
