Bisnis.com, BALIKPAPAN — Persiapan operasional tiga Sekolah Rakyat (SR) di Provinsi Kalimantan Selatan memasuki tahap akhir.
Progres pembangunan fisik di tiga lokasi, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu telah mencapai sekitar 85%.
Kendati demikian, kuota siswa jenjang sekolah dasar (SD) belum juga terpenuhi, sementara jenjang SMP dan SMA sudah rampung 100%.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmady Abbasmay menyatakan bahwa secara keseluruhan progres pembangunan menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan, mengingat luas kawasan yang digarap tidaklah kecil.
"Secara fisik pembangunan sudah mencapai sekitar 85%. Dengan luasan kawasan yang cukup besar, progres tersebut sudah sangat baik dan terus dikebut agar dapat segera difungsikan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (13/7/2026).
Namun, penerimaan peserta didik baru justru menyisakan pekerjaan rumah, di mana etiap jenjang pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA ditargetkan menampung 90 siswa.
Baca Juga
- Daya Tampung Sekolah Rakyat Jatim Tembus 5.370 Siswa tapi Jenjang SD Masih Sepi Peminat
- Ditjen Prasarana Strategis Alokasikan Rp26,3 Triliun untuk Bangun 100 Sekolah Rakyat pada 2027
Padahal, kuota SD masih kekurangan sekitar 40 hingga 50 calon siswa, sementara SMP dan SMA sudah penuh tanpa kendala berarti.
Rahmady menjelaskan, kekhawatiran orang tua menjadi akar persoalan di balik lambannya pemenuhan kuota SD.
Menurutnya, sistem pendidikan berasrama (boarding school) rupanya masih menjadi momok bagi sebagian orang tua yang belum siap melepas anaknya yang masih berusia belia untuk tinggal jauh dari rumah.
"Kalau SMP dan SMA sudah tidak ada kendala, kuotanya sudah terpenuhi. Yang masih menjadi tantangan adalah SD karena banyak orang tua yang masih merasa khawatir melepas anaknya tinggal di asrama. Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami konsep Sekolah Rakyat ini," jelasnya.
Guna mengatasi kendala tersebut, pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat.
Dia optimistis, seiring berjalannya waktu dan terbuktinya hasil program ini di lapangan, kepercayaan publik terhadap Sekolah Rakyat akan tumbuh dengan sendirinya bak gayung bersambut.
Sementara itu, tahapan seleksi calon peserta didik sudah rampung dilaksanakan.
Saat ini, Dinas Sosial Kalsel tinggal menunggu hasil penetapan resmi dari Person In Charge (PIC) Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Tidak hanya soal siswa, pemenuhan sumber daya manusia pun masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
Rekrutmen kepala sekolah dan tenaga pendidik tetap menjadi kewenangan Kementerian Sosial, sedangkan Pemerintah Daerah diminta turun tangan menyiapkan guru sementara demi memastikan roda pembelajaran tetap berputar begitu sekolah mulai beroperasi.
"Rekrutmen kepala sekolah dan tenaga pendidik masih berproses di Kementerian Sosial. Sementara itu, pemerintah daerah diminta membantu menyiapkan guru sementara hingga proses rekrutmen selesai," katanya.
Dia menuturkan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) direncanakan dimulai pada 14 Juli 2026.
Kendati begitu, pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan bangunan, ketersediaan tenaga pendidik, serta kepala sekolah yang hingga kini masih dalam proses rekrutmen.
"Target MPLS memang pada 14 Juli [2026], tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan bangunan dan sumber daya manusia. Jika semuanya telah siap, maka kegiatan akan segera dimulai," pungkasnya.
