jpnn.com, CIBINONG - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menggelar forum nasional untuk melahirkan kebijakan konkret serta rencana aksi taktis bagi seluruh pemangku kepentingan daerah agar mampu mengawal pencegahan pravelensi stunting, ketahanan keluarga dan melahirkan generasi berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045.
Forum nasional yang digelar Kemendukbangga/BKKBN tersebut bertajuk 'Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), Kapitalisasi Bonus Demografi, dan Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting bagi Pemerintah Daerah Tahun 2026'.
BACA JUGA: Pimpin Transformasi Kemendukbangga/BKKBN, Menteri Wihaji: Keluarga Fondasi Pembangunan
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji secara resmi membuka forum strategis tersebut yang berlangsung di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin (13/7).
Menteri Wihaji dalam arahannya menegaskan pengelolaan dinamika kependudukan jangka panjang dan pemanfaatan bonus demografi merupakan modal utama yang menentukan lompatan Indonesia menjadi negara maju berdaya saing global dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
BACA JUGA: Punya Kualitas Data Baik, Pemprov Jateng Raih Penghargaan dari Kemendukbangga
"Bonus demografi adalah peluang emas yang tidak datang dua kali," kata Wihaji dalam keterangannya, Selasa (14/7).
Namun, lanjut Wihaji, peluang ini tidak akan otomatis membawa kesejahteraan tanpa adanya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehat, produktif, serta bebas dari stunting.
BACA JUGA: Jelang Harganas, Kemendukbangga Gelar Pelayanan KB Serentak di Perbatasan RI-Australia
"Oleh karena itu, sinergitas yang presisi antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi pemerintah daerah mutlak diperlukan," ujar Wihaji di hadapan ratusan pimpinan daerah yang hadir.
Menteri Wihaji juga menambahkan integrasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) harus segera dilakukan.
"Isu kependudukan tidak boleh lagi dipandang sebagai urusan sektoral, melainkan pilar utama dan terintegrasi dari seluruh perencanaan pembangunan di daerah," tegasnya.
Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Prof. Budi Setiyono dalam paparannya menjelaskan belajar dari pengalaman negara maju yang berhasil melakukan kapitalisasi bonus demografi seperti Jepang, Taiwan, Korea Utara, dan Tiongkok, diperlukan pertumbuhan ekonomi setidaknya di atas 8 persen untuk mengkapitalisasi bonus demografi secara optimal.
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan RPJMN.
Oleh karena itu, semua pihak dari pusat ke daerah harus berusaha melakukan langkah sinergis integratif untuk mendongkrak capaian pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih berkisar 5,61 persen menjadi di atas 8 persen.
“Bila pertumbuhan ekonomi dapat dicapai delapan persen maka semua angkatan kerja akan terserap oleh pasar, dan penduduk usia produktif dapat mengaktualisasikan produktifitas mereka secara riil,” ujar Prof. Budi Setiyono.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Praktik Baik Daerah
Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemendukbangga/BKKBN Aan Ari Witoko menyampaikan forum koordinasi ini dirancang sangat komprehensif dengan melibatkan pemateri dari 13 kementerian/lembaga terkait.
Narasumber yang hadir dari Kemenko Perekonomian, Kemen PPN/Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemenaker, Kemeninveshil/BKPM, Kemenekraf, Kemenpan-RB, BNSP, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan.
"Sinergi ini diperlukan untuk merumuskan langkah taktis yang aplikatif bagi daerah," kata Aan Ari Witoko dalam laporannya.
Selain dari kementerian dan lembaga pusat, forum ini juga menghadirkan Pemerintah Kota Surabaya yang memaparkan praktik baik (best practices) keberhasilan daerah dalam implementasi PJPK, pengelolaan kapitalisasi bonus demografi, serta program percepatan penurunan stunting yang terintegrasi.
Fokus Tiga Pilar UtamaSelama lima hari, peserta dibekali dengan tiga modul substansi krusial:
1. Modul Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)
Internalisasi 30 indikator kependudukan ke dalam dokumen rencana daerah.
2. Modul Kapitalisasi Bonus Demografi
Fokus pada strategi investasi, hilirisasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja produktif, sertifikasi profesi, wajib belajar 13 tahun, hingga penguatan ekosistem pendukung keluarga dan lansia (aging population).
3. Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting
Evaluasi pendampingan keluarga berisiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta penguatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dari hulu ke hilir.
Pertemuan ini dihadiri jajaran internal pejabat tinggi madya dan pratama Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, serta delegasi eksternal strategis daerah yang terdiri dari Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, serta Kepala Dinas OPD KB.
Peserta luar berasal dari 15 kabupaten/kota di 7 provinsi prioritas dan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai percontohan wilayah implementasi PJPK.
Hadir pula perwakilan dari 10 kabupaten/kota di 10 provinsi Prioritas Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (PPPS). (ris/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kakorlantas Ungkap Tantangan Baru Lalu Lintas di Era Teknologi & Bonus Demografi
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
