HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan transformasi digital pelayanan publik.
Kali ini, Dinas Sosial Kota Makassar ditunjuk sebagai salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi pilot project Piloting Digital Bansos, program Kementerian Sosial RI yang bertujuan membangun sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berbasis data.
Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan dipilihnya Kota Makassar sebagai daerah percontohan merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat atas kesiapan daerah dalam mengimplementasikan sistem digital penyaluran bantuan sosial.
“Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan Piloting Digital Bansos,” katanya, Selasa (14/7/2026).
Menurut Masri, program tersebut masih berada pada tahap piloting sehingga baru diterapkan di 40 kabupaten/kota di Indonesia sebelum nantinya dikembangkan secara lebih luas.
“Ini merupakan bagian dari transformasi digital bantuan sosial yang digagas pemerintah pusat,” ujarnya.
Masri menjelaskan, inti program ini adalah penggunaan aplikasi Perlinsos sebagai instrumen utama dalam pendataan masyarakat. Melalui aplikasi tersebut, petugas menginput berbagai indikator sosial dan ekonomi warga yang kemudian diolah secara otomatis oleh sistem untuk menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial.
Dengan mekanisme tersebut, penetapan penerima bantuan diharapkan menjadi lebih objektif karena didasarkan pada hasil pengolahan data, bukan penilaian subjektif.
“Melalui aplikasi Perlinsos, seluruh indikator masyarakat akan dimasukkan. Selanjutnya sistem yang menghitung dan menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak,” tuturnya.
“Jadi, bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi,” sambung Masri.
Ia menambahkan, aplikasi tersebut menggunakan berbagai indikator kesejahteraan, mulai dari kondisi tempat tinggal, daya listrik rumah tangga, hingga sejumlah variabel sosial ekonomi lainnya yang telah disusun Kementerian Sosial.
Digitalisasi ini sekaligus menjadi penyempurnaan dari sistem pendataan sebelumnya yang masih menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Aplikasi Perlinsos diharapkan menjadi solusi karena menggunakan lebih banyak indikator. Seluruh data akan dihitung secara otomatis sehingga penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” katanya. (“/)
