Jakarta: Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB, Sudjatmiko, mendorong pembangunan shelter khusus bagi pengemudi ojek online di setiap kecamatan. Hal ini sebagai upaya penataan transportasi perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi.
Hal ini disampaikan Sudjatmiko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin, 13 Juli 2026. Sudjatmiko mengatakan keberadaan transportasi online telah menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus bagian penting dari sistem transportasi nasional.
Baca Juga :
Polisi Diminta Gerak Cepat Usut Dugaan Pelecehan Pasien di OKU Timur“Mereka adalah ujung tombak mobilitas masyarakat. Sayangnya, fasilitas bagi mereka masih sangat minim,” ujar Sudjatmiko dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Juli 2026.
Dia menilai pembangunan shelter tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi, tetapi juga menjadi solusi dalam mengurangi parkir liar. Pembangunan shelter ini juga dapat mengurangi penumpukan kendaraan di trotoar yang kerap menimbulkan kemacetan serta mengganggu ketertiban ruang publik.
Sudjatmiko juga menyoroti belum adanya program maupun alokasi anggaran khusus terkait pembangunan shelter kendaraan online dalam perencanaan pemerintah. Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Perhubungan mulai memasukkan program tersebut ke dalam agenda prioritas pembangunan transportasi.
Sebagai langkah awal, Sudjatmiko mengusulkan pembangunan proyek percontohan dengan target minimal satu shelter di setiap kecamatan dengan aktivitas transportasi online tinggi. Menurut dia, lokasi pembangunan harus ditentukan berdasarkan data kepadatan pengemudi.
“Kita mulai dari yang realistis dan berdampak. Minimal satu shelter di setiap kecamatan sebagai proyek percontohan. Desainnya kita siapkan, kemudian dievaluasi. Jika terbukti efektif, program ini bisa diperluas ke daerah lain,” jelas Sudjatmiko.
Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB, Sudjatmiko. Foto: Dok. Istimewa.
Dia juga mengapresiasi inisiatif sejumlah perusahaan aplikasi transportasi yang telah menyediakan fasilitas istirahat bagi para mitra pengemudi. Namun, dia menilai fasilitas tersebut terbatas dan belum terintegrasi dengan kebijakan pemerintah maupun tata ruang perkotaan.
“Ke depan perlu ada kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, pihak aplikator, dan komunitas pengemudi agar shelter yang dibangun memiliki standar yang baik, aman, nyaman, tersedia tempat pengisian daya telepon genggam, serta tidak mengganggu lalu lintas,” kata Sudjatmiko.
Menanggapi usulan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan terbuka untuk mengkaji pembangunan fasilitas pendukung bagi transportasi online. Sudjatmiko akan mengawal usulan tersebut agar dapat masuk agenda prioritas Komisi V DPR dan direalisasikan pemerintah.
“Saya akan mengawal usulan ini hingga terealisasi demi kenyamanan pengemudi sekaligus menciptakan transportasi perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi,” ujar Sudjatmiko.
