REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pejabat pemerintah RI membatalkan jadwal untuk menghadiri acara Konferensi Peringatan 10 Tahun Putusan Arbitrase Laut China Selatan di Jakarta pada Senin-Selasa (13-14/7/2026). Acara tersebut dihelat oleh lembaga asal Filipina, yaitu FACTS Asia bersama sejumlah think tank asal Indonesia.
Peringatan itu merujuk putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) pada 12 Juli 2016 yang mendukung Filipina atas konflik dengan China dalam sengketa maritim. Panitia penyelenggara konferensi Prof Arie Afriansyah menyampaikan, acara tersebut berusaha menghadirkan sebanyak mungkin pejabat pemerintah RI dan akademisi.
Baca Juga
10 Tahun Putusan Arbitrase, Belum Jadi Solusi Sengketa di LCS
Peringatan dari Beijing: Eropa Bisa Merugi jika Terus Dukung Putusan Arbitrase LCS
10 Tahun Putusan Arbitrase Laut China Selatan, AS dan China 'Saling Serang'
Sayangnya, pada hari pelaksanaan, pejabat yang sudah konfirmasi hadir, membatalkan diri karena mendapatkan larangan dari atasannya. Dalam catatan Republika, di jadwal pembicara terdapat nama dirjen Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) hingga pejabat TNI. Namun, kata Arie, mereka semua mendadak tidak hadir.
"(Pejabat) pemerintah Indonesia nggak ada. Meskipun mereka sebelumnya sudah terjadwal untuk memberikan pidato kunci dan pembicara," katanya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Arie mengeklaim, konferensi tersebut sudah dipersiapkan secara matang. Bahkan, pihaknya mendapatkan dukungan dari sejumlah kementerian dari lembaga pemerintah. Hal itu ditandai dengan penerimaan sejumlah pejabat menjadi pembicara dalam konferensi. "Namun, sebelum konferensi, kami diberitahu bahwa dukungan tersebut telah ditarik," kata guru besar hukum Universitas Indonesia tersebut.
