Liputan6.com, Jakarta - Jalan dan jembatan seharusnya menjadi urat nadi yang dibangun dan dipelihara negara. Namun, di sejumlah daerah, penantian yang terlalu lama membuat masyarakat memilih tidak lagi sekadar menunggu.
Mereka bergotong royong, mengumpulkan uang, menjual ternak, hingga merogoh tabungan pribadi agar akses yang setiap hari mereka lewati kembali bisa digunakan.
Advertisement
Fenomena ini muncul hampir bersamaan di berbagai daerah. Mulai dari Brebes; Lampung Timur; hingga Bener Meriah, Aceh; masyarakat mengambil alih pekerjaan yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Di balik kisah-kisah itu tersimpan dua sisi yang berbeda, semangat gotong royong yang patut diapresiasi sekaligus pertanyaan besar tentang hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Di Desa Tembongraja, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, aksi warga yang rela urunan bahkan menjual ternak demi memperbaiki jalan rusak sempat viral pada September 2025. Kisah tersebut memantik simpati publik sekaligus memunculkan pertanyaan mengapa masyarakat harus menanggung biaya perbaikan jalan.
Menanggapi sorotan itu, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma turun langsung ke lokasi. Ia menjelaskan bahwa perbaikan ruas Jalan Salem–Tembongraja sebenarnya telah dianggarkan sejak Maret 2025 sebesar Rp 700 juta, terdiri atas Rp 500 juta untuk peningkatan jalan dan Rp 200 juta untuk pemeliharaan.
"Sebenarnya jalan ini sudah masuk anggaran sejak Maret. Kontrak dengan penyedia pun sudah diteken 28 Agustus, target rampung awal Oktober," ujar Paramitha.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes juga memastikan survei teknis telah dilakukan jauh sebelum aksi warga berlangsung. Bahkan, komunikasi dengan tokoh masyarakat telah dilakukan sebagai bagian dari proses persiapan pembangunan.
Bagi warga, persoalannya bukan sekadar soal anggaran, melainkan lamanya penantian.
"Sudah sangat lama jalan ini tidak disentuh. Terakhir ada pokir dari dewan 2016, itu pun kecil, hanya Rp 200 juta. Belakangan belum ada lagi penanganan. Memang saya mendengar akan ada ramai-ramai turun, padahal saya tahu jalan sudah disurvei. Baru tahun ini Pemda benar-benar turun memperbaiki," kata Santoyo (75), warga Tembongraja.
Pemerintah Kabupaten Brebes kemudian memastikan akan menambah alokasi anggaran menjadi Rp 2 miliar pada 2026 agar penanganan ruas tersebut dapat diselesaikan lebih cepat. Paramitha juga menegaskan pemerintah harus hadir setelah masyarakat menunjukkan pengorbanannya.
"Hari ini saya datang tidak dengan janji, tapi dengan solusi. Rakyat sudah berkorban, sekarang giliran pemerintah hadir penuh," tegasnya.
