JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Achmad Yani, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan sanksi tegas kepada pemilik maupun sopir truk yang menabrak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, hingga ambruk.
Menurut Achmad Yani, sanksi terhadap pelanggar tidak cukup hanya berupa tilang.
Pemprov DKI bersama aparat penegak hukum perlu menjatuhkan sanksi yang lebih berat, mulai dari pencabutan izin operasional perusahaan angkutan hingga pidana bagi pengemudi maupun pemilik kendaraan yang terbukti melanggar aturan.
Baca juga: Kondisi Terkini Jalan Kapten Tendean Usai JPO Dibongkar: Lalin Lancar dan Puing Dibersihkan
“Dishub dan bersama Ditlantas Polda Metro Jaya harus segera memberikan tindakan hukum maksimal, mulai dari pencabutan izin operasional perusahaan otobus/truk hingga sanksi pidana bagi pengemudi atau pemilik kendaraan yang terbukti melanggar batas muatan, dimensi tinggi, dan jam operasional,” kata Ahmad Yani saat dikonfirmasi, Rabu (15/7/2026).
Ahmad Yani menilai, peristiwa tersebut harus menjadi peringatan bagi Pemprov DKI dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, terutama yang melanggar jam operasional, batas muatan, maupun batas tinggi kendaraan.
Ia menilai aturan mengenai jam operasional kendaraan berat di jalan protokol sebenarnya sudah jelas.
Baca juga: Kemacetan Horor Imbas JPO Tendean Ditabrak Truk: Mobil Tak Gerak, Warga Jalan Kaki 2,5 Km
Namun, lemahnya pengawasan membuat pelanggaran masih sering terjadi hingga akhirnya menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan kemacetan.
“Kita tidak boleh membiarkan kendaraan over-dimension dan over-load (ODOL), atau yang melanggar jam operasional, bebas berkeliaran tanpa pengawasan ketat," katanya
Selain penegakan hukum, ia mendorong Dishub memperbanyak titik pemeriksaan muatan menggunakan jembatan timbang portabel serta memasang sensor ketinggian di ruas jalan yang memiliki JPO atau infrastruktur dengan batas ketinggian tertentu.
Baca juga: Malam Panjang Membongkar JPO Tendean yang Ditabrak Truk Pengangkut Alat Berat
Langkah itu dinilai penting untuk mencegah kendaraan yang melebihi batas tinggi melintas.
Achmad Yani juga meminta patroli gabungan diperketat pada jam-jam rawan, terutama saat pergantian jam operasional kendaraan berat.
Menurut dia, pengawasan perlu ditingkatkan agar tidak ada truk yang masuk ke dalam kota di luar waktu yang diizinkan.
Baca juga: JPO Tendean Rampung Dibongkar, Jalan Kembali Bisa Dilalui Pagi Ini
Selain itu, ia meminta Pemprov DKI mengevaluasi kembali rute angkutan barang agar kendaraan bermuatan besar tidak melewati jalan yang padat penduduk atau memiliki ruang bebas yang terbatas.
"JPO dirancang untuk menyelamatkan nyawa pejalan kaki, bukan untuk dirobohkan oleh kelalaian armada angkutan yang egois," ujar dia.
"Pemprov DKI harus memastikan setiap pengusaha logistik mematuhi spesifikasi kendaraan dan waktu melintas yang telah ditetapkan demi keselamatan bersama," lanjutnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
