Pernyataan itu disampaikan Amran saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan pembibitan kopi di Desa Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Selasa.
Amran mengatakan kebijakan ekspor satu pintu akan membuat Indonesia memiliki daya tawar yang lebih kuat terhadap pembeli di pasar internasional. Dengan demikian, harga komoditas unggulan nasional tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh negara tujuan ekspor.
"Ke depan ekspor kita akan dilakukan melalui satu pintu. Tujuannya agar Indonesia sebagai negara produsen memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan harga komoditas di pasar dunia," ujar Amran.
Menurut dia, selama ini berbagai komoditas ekspor Indonesia masih menghadapi persoalan rendahnya nilai jual karena harga lebih banyak ditentukan oleh pasar di negara tujuan. Kondisi tersebut dinilai membuat nilai tambah yang seharusnya dinikmati petani dan negara menjadi belum optimal.
Sebagai contoh, Amran menyinggung harga minyak sawit mentah (crude palm oil atau CPO). Ia menyebut harga pembelian CPO di dalam negeri pernah berada di kisaran Rp15.000 per kilogram, sementara harga jual di pasar internasional mencapai sekitar Rp27.000 per kilogram.
Apabila harga di tingkat domestik dapat meningkat mendekati harga internasional, lanjutnya, maka pendapatan petani sawit akan mengalami kenaikan yang signifikan.
Amran menjelaskan kebijakan ekspor satu pintu akan dijalankan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis nasional.
Selain memperkuat posisi tawar Indonesia, kebijakan itu juga diarahkan untuk menekan praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Menurut Amran, praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara dan menyebabkan nilai komoditas Indonesia tidak tercermin secara optimal dalam transaksi perdagangan internasional.
Ia menilai pembenahan tata kelola ekspor membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas, baik oleh petani, pelaku usaha, maupun negara.
Amran juga menegaskan pemerintah akan terus menjalankan kebijakan yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia mengajak publik untuk tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat menghambat upaya reformasi tata kelola perdagangan komoditas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Indonesia. Aturan tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) dengan skema ekspor satu pintu.
Kebijakan itu mulai berlaku sejak 1 Juni 2026 dan ditargetkan beroperasi secara penuh pada 1 Januari 2027. Untuk menjalankannya, Danantara membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN yang bertugas mengelola ekspor komoditas strategis.
Pada tahap awal, kebijakan ekspor satu pintu akan diterapkan untuk tiga komoditas utama, yakni batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
(SAW)
