Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pasokan minyak Indonesia tetap aman meski situasi geopolitik di Timur Tengah, utamanya di Selat Hormuz, kembali bergejolak. Pemerintah, kata dia, terus mengantisipasi dampak konflik terhadap kondisi ekonomi nasional, terutama sektor fiskal.
Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas khusus bidang ekonomi sehari sebelum menerima paparan dari Dewan Ekonomi Nasional. Rapat tersebut membahas langkah antisipasi terhadap potensi dampak ketegangan global.
"Sehari sebelumnya, sebagaimana yang saudara-saudara juga monitor, Bapak Presiden memimpin rapat terbatas khusus ekonomi yang dihadiri cukup banyak oleh menteri-menteri yang berkenaan dengan masalah ekonomi," kata Prasetyo usai rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7).
Menurut Prasetyo, pemerintah mewaspadai kemungkinan kenaikan harga minyak dunia apabila konflik di Timur Tengah kembali meningkat. Meski demikian, ia menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan pasokan minyak nasional dalam kondisi aman.
"Tentu dengan dinamika di Timur Tengah yang kembali menghangat, itu kita perlu mengantisipasi beberapa hal terutama untuk menjaga masalah fiskal kita, manakala menghangatnya dinamika itu misalnya akan berpengaruh kembali terhadap harga minyak," ujarnya.
"Meskipun dapat kami sampaikan bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan, sekali lagi berkenaan dengan suplai minyak kita aman. Meskipun dinamika di Timur Tengah maupun di Laut Merah itu kembali menghangat," tambahnya.
Prasetyo mengatakan pemerintah juga mencermati dampak ketegangan global terhadap nilai tukar rupiah. Dia mengatakan, Prabowo meminta seluruh kementerian mempercepat program-program yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi makro maupun mikro.
Ia mencontohkan percepatan program ketahanan pangan dan sektor perikanan sebagai bagian dari upaya menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah ketidakpastian global.
"Salah satunya adalah ekonomi riil harus didorong yang itu menjadi program pemerintah, misalnya mengenai pembangunan pangan, nelayan itu diminta untuk dipercepat, karena itu bagian juga dari menjaga ekonomi kita terus bergerak," jelasnya.
