BPOM dan KPK Perkuat Integritas Pegawai Lewat Bintalnas untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Pantau - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Pembinaan Mental Nasional (Bintalnas) guna memperkuat integritas sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan integritas menjadi hal mendasar karena BPOM memiliki peran strategis mulai dari pengawasan pre-market hingga post-market, pendampingan, pengawasan, dan penindakan terhadap obat serta makanan.

Ia menjelaskan BPOM berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat hingga pelaku industri, sehingga seluruh pegawai harus memiliki integritas, kualitas, semangat, dan motivasi yang kuat.

“Sebagai pintu gerbang, sebagai pengayom terdepan dalam hal obat dan makanan, maka tentu kita sebagai penjamin keamanan, menjamin kualitas, dan menjamin hasil dari semua produk yang sampai ke masyarakat tadi, maka tentu harus dimulai lewat apa yang disebut dengan integritas, kualitas, semangat, dan motivasi dari seluruh pegawai kami,” ungkap Taruna.

Pada 2025, BPOM menerima 783 pegawai negeri sipil (PNS) baru dan sekitar 400 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga total pegawai baru mencapai 1.294 orang.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi menyambut baik inisiatif tersebut sebagai langkah memperkuat pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Dari kami saat ini sudah mengimplementasikan SMART dan SIKENCUR, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan Alhamdulillah sudah dapat ISO 37001. Dan kita juga mengimplementasikan Sistem Kendali Kecurangan,” ujarnya.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Amir Arief menegaskan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga membutuhkan perbaikan tata kelola dan penguatan integritas setiap individu.

“Tapi kuncinya pendekatan pertama adalah penguatan individu yang berintegritas. Hari ini adalah start penting bahwa sistem bagaimana pun, penegakan disiplin bagaimana pun, penindakan seperti apa pun, tidak akan bisa berjalan kalau kuncinya manusianya, individu pegawainya tidak dijaga,” kata Amir.

Ia mengapresiasi penyelenggaraan Bintalnas karena dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong reformasi birokrasi, memperkuat sistem pencegahan korupsi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.