HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Haryanto menggelar reses di Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng, Rabu (15/7/2026).
Legislator dari Fraksi Partai Nasdem itu menerima beberapa keluhan masyarakat setempat. Terutama, banyaknya warga kehilangan bantuan sosial (bansos) akibat pemutakhiran data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Status kesejahteraan mereka berubah menjadi kelompok desil yang lebih tinggi atau “mampu”, meski kondisi ekonomi mereka justru mengalami penurunan.
“Ini merupakan masalah umum. Bukan hanya di Wajo tetapi di Indonesia karena kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Meskipun pendataan ditujukan agar bantuan lebih tepat sasaran, proses ini sering menimbulkan keluhan karena realita di lapangan tidak selalu sesuai dengan kondisi data di atas kertas.
“Contoh disini ada warga (perempuan, red) yang hidup sebatang kara. Hilangnya bantuan sosial berdampak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,” jelasnya.
Desil adalah sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga yang digunakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.
Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dibagi menjadi 10 kelompok (desil 1–10) berdasarkan kondisi ekonomi.
Desil 1 rumah tangga sangat miskin, desil 2 rumah tangga miskin, desil 3 rumah tangga rentan miskin, desil 4 rumah tangga hampir miskin. Sementara desil 5 – 10 tergolong masyarakat menengah hingga mampu dan umumnya tidak menjadi prioritas bansos.
Pria disapa Anto berharap BPS dapat menyusun mekanisme yang lebih cepat dan memberikan instruksi yang jelas dalam menangani keberatan masyarakat terkait perubahan desil.
Dalam reses tersebut. Turut hadir Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Marzam Pallawagau.
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP), Darmawan, serta pejabat pemerintah setempat. (man)
