Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik tidak hanya melihat besarnya nominal utang pemerintah yang telah melampaui Rp8.000 triliun. Menurutnya, kondisi utang negara harus diukur berdasarkan rasio terhadap ukuran perekonomian atau produk domestik bruto (PDB).
Purbaya menjelaskan, penilaian terhadap tingkat utang suatu negara tidak bisa hanya didasarkan pada nilai nominal. Sebab, ukuran yang lebih relevan adalah perbandingan antara utang dengan kapasitas ekonomi suatu negara.
"Saya bolak-balik ngejelasinnya, orang itu dilihat dibanding dengan size ekonominya kan. Sama dengan kalau satu perusahaan misalnya penjualannya seribu, satu lagi sepuluh ribu. Misalnya dua-duanya pinjem sama seribu perak, yang satu debt-nya satu, kalau yang satu lagi sepersepuluh. Jadi kita selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya aja," ujar Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Baca Juga: Purbaya Pastikan Penanganan KCIC Tidak Bergantung pada APBN
Ia mengatakan, rasio utang Indonesia saat ini masih berada di kisaran 40% terhadap PDB. Angka tersebut, menurutnya, masih jauh di bawah batas maksimal 60% yang menjadi acuan dalam Maastricht Treaty, salah satu standar internasional untuk mengukur kesinambungan fiskal.
"Kalau pakai ukuran fiskal itu kan di bawah 60%, kita masih 40%, jadi masih jauh. Itu ukuran dari kesinambungan utang yang memakai standar yang paling strict di dunia, Maastricht Treaty," katanya.
Purbaya kemudian membandingkan posisi Indonesia dengan sejumlah negara lain yang memiliki rasio utang lebih tinggi. Ia menyebut rasio utang Amerika Serikat telah melampaui 100% terhadap PDB, Singapura sekitar 175%, Jerman berada di atas 60%, sedangkan Jepang mencapai sekitar 275%.
"Jadi tinggi-tinggi, sedangkan kita masih amat prudent dari sisi itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengatakan kondisi fiskal Indonesia juga tercermin dari penilaian lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P). Menurutnya, S&P tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil karena menilai pengelolaan anggaran pemerintah masih berjalan dengan baik.
"Makanya kemarin S&P bilang kita outlook-nya tetap stabil BBB karena mereka melihat itu juga dan mereka melihat gimana kita cara mengelola anggaran. Walaupun di dalam negeri udah ribut, sebenarnya bagus," tutur Purbaya.
