JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianti memberikan waktu satu bulan bagi BGN untuk melanjutkan perbaikan tata kelola terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi," kata Agustina usai rapat bersama Prabowo di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Dalam rapat yang sama, Prabowo juga meminta BGN melakukan kajian dan kebijakan terkait MBG secara betul dan hati-hati.
Perbaikan tata kelola dimaksud mencakup soal penataan penerima manfaat serta penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Baca juga: Prabowo Instruksikan Seluruh Kementerian Bantu BGN untuk Benahi MBG
"Kembali lagi Pak Presiden intinya adalah silakan dikaji lagi. Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati," ujar Agustina.
Menurut dia, Kepala Negara sangat memahami perbaikan tata kelola MBG membutuhkan waktu
"Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang. Kan ini sudah 63 juta penerima manfaat, memang tidak mudah," ujar dia.
Agustina juga menyebut Prabowo memerintahkan seluruh kementerian untuk membantu BGN membenahi MBG.
Baca juga: Massa Berdemo di Depan Kejagung Tuntut MBG Dihentikan dan BGN Dibubarkan
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas juga mengatakan penataan MBG masih butuh waktu satu bulan lagi.
Selama satu bulan itu, pemerintah akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan.
"Kami minta waktu satu, satu bulan. Ya, 1 bulan lagi. 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan," kata Zulhas usai rapat bersama Prabowo.
Setelah itu, hasil evaluasi terkait MBG akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Sekolah Sudah Masuk, Distribusi MBG Kembali Berjalan, BGN Yakin Kualitas Sudah Dibenahi
"Langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam 1 bulan dari hari ini," ujar Zulhas.
Politikus PAN ini menyebutkan beberapa persoalan dimaksud di antaranya soal titik SPPG.
"Banyak, ya. Yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi, tetapi belum ada apa SPPG-nya. Ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak, banyak hal, ya," kata Zulhas.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
