JAKARTA, DISWAY.ID– Safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo belakangan ini mendapat sorotan dari kalangan elite politik.
Ditanya terkait Safari Jokowi itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menganggap biasa saja. "Biasa, gak ada yang istimewa sih,"
"Mau safari bantu anaknya, ya boleh, safari bantu menantunya ya boleh, safari mau mengkampanyekan orang terserah, gak ada masalah," ujar Sekretaris Jenderal PKB, M Hasanuddin Wahid di Jakarta, Rabu (15/7).
BACA JUGA:Pemerintah Beri Tenggat Sebulan Benahi Pelaksanaan MBG
Namun demikian, Partai besutan Muhaimin Iskandar itu menilai safari politik kurang relevan dengan kondisi rakyat saat ini yang lebih membutuhkan kehadiran konkret pemerintah.
Ia menegaskan bahwa pemilu masih jauh. Oleh karena itu, energi para elite politik semestinya difokuskan pada upaya nyata mengayomi rakyat, bukan justru terjebak dalam aktivitas safari politik yang belum mendesak.
"Yang diperlukan rakyat saat ini adalah bagaimana para elite bekerja serius di bidangnya masing-masing. Itu jauh lebih penting daripada safari politik," ujarnya.
PKB bahkan menawarkan diksi baru sebagai tandingan yaitu "Safari Kesejahteraan".
Menurut mereka, safari kesejahteraan jauh lebih mulia dan relevan bagi masyarakat dibandingkan manuver politik yang terkesan elitis.
BACA JUGA:Janggal! Titiek Soeharto Cecar Wamenhut soal Permenhut 9/2026 yang Ditandatangani Saat Menteri Umrah
"Ujung dari urusan politik harusnya membuat rakyat lebih cepat sejahtera. Kalau mereka butuh sesuatu, para elite negeri ini semestinya hadir membantu mewujudkannya," tambahnya.
Meski muncul di tengah isu kedekatan Jokowi dengan partai politik tertentu, PKB memilih bersikap tenang. Mereka menegaskan tidak terlalu memusingkan hubungan personal antartokoh. Fokus utama PKB tetap pada bagaimana hak-hak rakyat diakui, dilindungi, dan aspirasi mereka didengar.
Sebagaimana diketahui, safari politik Jokowi menjadi perhatian publik, terutama setelah kunjungan ke Lampung pada akhir Juni lalu di mana ia tampak mengenakan atribut Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Rencananya, Jokowi dijadwalkan akan melanjutkan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) pada akhir Juli 2026.
BACA JUGA:Pemerintah Bagi-bagi 1 Juta Sertifikat Tanah Gratis, Cek Syarat dan Cara Daftarnya di Sini
Hingga saat ini, manuver tersebut terus memicu debat publik mengenai sejauh mana pengaruh Jokowi dapat mendongkrak suara partai politik tertentu menjelang Pemilu 2029.
