Besaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2027 masih mengalami dinamika. Setelah sebelumnya muncul informasi bahwa TKD berpotensi turun sekitar Rp300 miliar, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI belakangan menyebut alokasi TKD justru berpeluang mengalami kenaikan.
Di tengah ketidakpastian tersebut, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Wakil Ketua Banggar DPRD DIY, Umaruddin Masdar, mengatakan kepastian besaran TKD menjadi hal penting karena struktur fiskal DIY masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, setiap perubahan kebijakan fiskal akan berdampak langsung pada penyusunan anggaran dan program prioritas daerah.
“Kita kan dalam situasi postur anggaran kita sangat tergantung pada TKD. Karena PAD-nya itu di bawah 50 persen, makanya kita berharap tentu kepada pemerintah pusat memahami kondisi daerah, sehingga TKD syukur-syukur bisa dikembalikan seperti pada masa sebelum pemotongan tahun 2024–2025,” kata Umar kepada Pandangan Jogja, Jumat (10/7).
Umar menilai tambahan ruang fiskal akan memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sejumlah sektor prioritas, seperti penanganan kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan infrastruktur yang masih membutuhkan dukungan anggaran lebih besar.
Ia menjelaskan, anggaran sektor pendidikan di DIY saat ini telah melampaui ketentuan belanja wajib. Sementara itu, alokasi anggaran infrastruktur berdasarkan pembahasan di Banggar baru diproyeksikan mencapai sekitar 25 persen sehingga masih belum memenuhi target yang diharapkan.
“Yang kita masih belum mencapai hanyalah anggaran untuk infrastruktur. Jadi kita berharap nanti dengan bertambahnya TKD, kita berharap kita ingin mencapai anggaran infrastruktur bisa mencapai 40 persen,” kata Umar.
DPRD DIY kini masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat terkait besaran TKD 2027. Umar berharap kepastian tersebut segera diperoleh agar pemerintah daerah dapat fokus menjalankan program prioritas dan mengejar target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang berakhir pada 2027.
“Kita berharap situasi ketidakpastian fiskal ini segera berakhirlah sehingga pemerintah daerah bisa fokus dengan program prioritas, dengan capaian yang ingin dicapai. Apalagi kita kan 2027 itu adalah akhir RPJMD, ada banyak yang harus kita capai,” ujarnya.
