Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membela kebijakan penempatan dana pemerintah ratusan triliun rupiah di himpunan bank milik negara (Himbara) sejak September 2025. Dia membantah data bahwa likuiditas di pasar keuangan yang dinilai melimpah, meski berasal dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang notabene diketuai oleh menteri keuangan.
Purbaya mulai menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada September 2025 guna membanjiri likuiditas pasar keuangan. Dana itu kemudian sempat ditambah maupun ditarik kembali beberapa kali sampai pertengahan 2026. Terakhir, jumlah dana yang ditempatkan bertambah menjadi Rp381 triliun.
Kendati demikian, Anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyebut himbara memastikan bahwa kondisi likuiditas sudah melimpah pada saat penempatan pertama dana SAL. Hal itu diungkap Harris pada Rapat Kerja Komisi XI DPR untuk membahas Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2025 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.
"Idenya menurut saya adalah hal mulia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kami lihat pada saat itu menunjukkan, terkonfirmasi oleh Himbara pada saat itu kondisi likuiditas ample. Jadi, tidak ada kekurangan likuiditas yang ada di pasar," terang Harris pada ruang rapat Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Harris juga mencatat bahwa Purbaya beberapa kali menambahkan, kemudian menarik lagi dana tersebut dari himbara. Berdasarkan pemberitaan Bisnis, Purbaya pada November 2025 menambahkan total Rp76 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI sekaligus Bank Jakarta.
Kemudian, dia menarik kembali dana tersebut sebesar Rp75 triliun untuk mendanai belanja APBN akhir tahun. Kemudian, pada 2026, dia kembali menambahkan dana tersebut sehingga posisi sebelum Juni 2026 mencapai Rp281 triliun.
Baca Juga
- AS-Iran Kembali Memanas, Defisit APBN 2026 Diproyeksi Semakin Melebar
- SILPA APBN Menumpuk, Purbaya Akui Frontloading Utang untuk Cadangan Kas
- Tarik Ulur Dana SAL di Himbara, Purbaya Sebut Diminta BI Tak Campuri Kebijakan Moneter
Pada Juni 2026, usai rapat bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kemenkeu menyetujui untuk menarik kembali Rp110 triliun. Hanya saja, tidak butuh waktu lama akhirnya otoritas fiskal mengembalikan Rp110 triliun ini ke himbara lagi.
Harris pun menyampaikan aspirasi himbara agar dana yang ditempatkan tidak ditarik terlalu cepat. Sebab, penarikan likuiditas secara mendadak bisa langsung mengerek suku bunga perbankan hingga ke level tinggi.
Menurut Harris, saat itu terdapat indikasi sekitar lima sampai tujuh bank Buku 1 dan 2 yang hampir kolaps.
"Dampaknya luar biasa. Bapak kini memperpanjang penempatan dana SAL, menurut saya ke depannya pengelolaan harus dilalukan secara lebih hati-hati. Kalau memang SAL gunanya bukan untuk menambah likuiditas perbankan, penarikan kembali harus dilakukan dengan waktu yang cukup yaitu tiga bulan dan tidak serentak semua bank," terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penempatan dana pemerintah yang dimulai sebesar Rp200 triliun pada September 2025 berdampak ke perekonomian.
Purbaya turut menilai data-data yang sebelumnya digunakan untuk mengukur likuiditas di pasar keuangan sejatinya salah. Data ini termasuk dari Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Bahkan, saat masih menjabat Ketua LPS, Purbaya mengaku sudah menduga data indikator likuiditas yang digunakan otoritas selama ini salah. Sebab, ketika data menunjukkan likuiditas melimpah, bank masih mengaku kekurangan dana.
"Kalau Bapak tanya ke LPS, BI, OJK, [Kementerian] Keuangan, semua bilang ample, tetapi data mereka salah semua. Jadi, ada kesalahan data atau indikator yang kami pakai, oleh KSSK selama ini. Saya sudah minta tim KSSK perbaiki itu, tetapi rupanya belum dapat," ujarnya pada rapat tersebut.
Kendati demikian, pria yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini masih mengacu pada data uang beredar BI khususnya indikator M0 (base money). Menurutnya, data ini merupakan indikator valid untuk melihat pasokan uang di sistem perekonomian.
Bendahara Negara ini lalu mencatat pertumbuhan M0 meningkat usai penempatan dana pemerintah di perbankan pada akhir kuartal III/2025 lalu.
"Walau indikator BI ample, kenyataannya enggak ada. Karena waktu bank-bank komplain itu, saya tanya ke mereka gimana, katanya uangnya memang enggak ada. Loh, indikatornya kan bagus semua. Berarti indikator yang kita pakai selama ini enggak akurat," tuturnya.
Untuk diketahui, posisi dana pemerintah di himbara sekitar akhir Juni 2026 mencapai sebesar Rp281 triliun. Kemudian, Purbaya memutuskan untuk menambah jumlahnya senilai Rp100 triliun sehingga total yang berada di himbara Rp381 triliun.
