Kemajuan transportasi publik di Jakarta belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki. Meski berhasil menempati peringkat ke-17 dunia untuk sistem transportasi publik terbaik dalam survei Time Out 2025, Jakarta belum masuk daftar 20 kota paling ramah bagi pejalan kaki versi Time Out 2026.
Dalam survei tersebut, Seoul (Korea Selatan) dinobatkan sebagai kota paling ramah bagi pejalan kaki di dunia. Posisi berikutnya ditempati Edinburgh (Skotlandia), New York City (Amerika Serikat), Kopenhagen (Denmark), Oslo (Norwegia), Stockholm (Swedia), Paris (Perancis), Singapura (Singapura), Helsinki (Finlandia), dan Kraków (Polandia) yang melengkapi 10 besar.
Sementara itu, peringkat 11 hingga 20 diisi Riga (Latvia), Wina (Austria), Amsterdam (Belanda), Tallinn (Estonia), Zurich (Swiss), Taipei (Taiwan), Vancouver (Kanada), Makau (China), Melbourne (Australia), dan Muenchen (Jerman).
Menanggapi hasil survei tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terus membenahi kualitas jalur pedestrian di berbagai wilayah.
Menurut Pramono, pembangunan trotoar tidak lagi hanya terpusat di kawasan Sudirman-Thamrin dan Kuningan, tetapi juga diperluas ke wilayah lain agar masyarakat semakin nyaman berjalan kaki ataupun berolahraga.
”Kalau dilihat, pedestrian sekarang ini bukan hanya terkonsentrasi di Sudirman-Thamrin ataupun di Kuningan,” ujar Pramono di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Pramono mengatakan perluasan jalur pedestrian merupakan bagian dari upaya mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat. Sejalan dengan itu, Pemprov Jakarta juga memperluas penyelenggaraan car fee day (CFD), salah satunya di Jalan HR Rasuna Said, beserta penataan trotoar di kawasan tersebut.
Ia pun berharap budaya hidup aktif semakin tumbuh di tengah masyarakat. Pramono mengaku rutin melakukan joging, berlari, ataupun berjalan kaki, dan ingin semakin banyak warga Jakarta membiasakan aktivitas fisik agar kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat.
Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga terus memperkuat integrasi transportasi massal agar masyarakat semakin mudah berpindah antarmoda tanpa bergantung pada kendaraan pribadi.
Upaya tersebut dilakukan melalui sejumlah proyek konektivitas, seperti penyelesaian LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai, pengembangan jaringan LRT menuju Jakarta International Stadium (JIS), pembangunan Stasiun KRL JIS yang terintegrasi dengan kawasan stadion, serta pembangunan pedestrian deck di Dukuh Atas sebagai penghubung antarmoda.
Warga Jakarta Selatan, Eva (27), mempertanyakan bagaimana Jakarta bisa disebut ramah pejalan kaki jika trotoarnya masih rusak, dipenuhi pedagang, dijadikan lahan parkir, bahkan dilintasi kendaraan saat macet?
Menurut Eva, predikat kota ramah pejalan kaki belum akan terwujud apabila Pemprov Jakarta hanya berfokus membangun trotoar baru tanpa memastikan fungsinya tetap terjaga.
Penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) dan kendaraan yang menggunakan trotoar dinilai harus dilakukan secara konsisten, disertai perbaikan trotoar yang rusak serta penyediaan jalur yang tersambung antarkawasan.
Eva juga menilai edukasi kepada masyarakat penting agar semua pihak memahami bahwa trotoar bukan ruang untuk berdagang, parkir, ataupun menjadi jalur alternatif kendaraan saat macet.
”Kalau trotoarnya bersih, rata, aman, dan benar-benar khusus untuk pejalan kaki, saya yakin lebih banyak orang yang mau jalan kaki, apalagi untuk jarak dekat atau menuju transportasi umum,” katanya.
Tak hanya itu, ia mengatakan kondisi sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jakarta juga masih perlu dibenahi. Masih ada lift JPO yang tidak berfungsi akibat kerusakan, tangga yang mulai retak, serta fasilitas pendukung yang kurang terawat sehingga mengurangi kenyamanan pejalan kaki.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Wibi Andrino menilai upaya mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum tidak akan berjalan maksimal jika akses pejalan kaki menuju halte, stasiun, ataupun kawasan transit belum aman dan nyaman.
Menurut dia, trotoar merupakan bagian penting dari sistem transportasi publik. Karena itu, perbaikannya harus menjadi prioritas apabila Jakarta ingin mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi sekaligus menekan pencemaran udara.
”Kalau ingin mengurangi pencemaran udara, kita harus mendorong peralihan ke transportasi umum. Untuk itu, akses jalannya harus tersedia dan merata,” kata Wibi.
Ia menilai konsep first mile dan last mile di Jakarta masih jauh dari ideal. Di berbagai lokasi, trotoar masih sempit, tidak steril, bahkan dipenuhi parkir liar dan pedagang kaki lima sehingga menyulitkan masyarakat berjalan kaki menuju transportasi umum.
”Bagaimana masyarakat bisa menuju halte atau stasiun MRT jika berjalan kaki saja masih sulit. Ini tantangan bersama yang harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Karena itu, Wibi mengajak Pemerintah Provinsi Jakarta mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki melalui komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif.
”Kita bangun, kita jaga, dan kita revitalisasi agar masyarakat nyaman menuju transportasi umum,” tuturnya.
Tak hanya kondisi trotoar, penataan jaringan utilitas di Jakarta juga dinilai menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Ketua Komisi D DPRD Jakarta Yuke Yurike meminta Pemprov Jakarta segera merealisasikan penataan kabel utilitas setelah peraturan daerah (perda) yang mengaturnya resmi disahkan.
Menurut Yuke, semrawutnya kabel utilitas menjadi salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan warga saat ia melakukan reses. Selain mengganggu estetika kota, kondisi tersebut juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Sebab, masih banyak kawasan di Jakarta yang dipenuhi kabel menjuntai, kabel bekas yang dibiarkan menggantung, hingga tiang utilitas yang sudah miring dan memakan ruang trotoar. Kondisi tersebut dinilai membuat ruang pejalan kaki menjadi tidak aman dan tidak nyaman.
Karena itu, Yuke meminta percepatan pelaksanaan perda tentang penataan utilitas. Komisi D DPRD Jakarta juga akan meminta kejelasan target pelaksanaan program tersebut, termasuk memastikan koordinasi antara dinas bina marga, BUMD yang ditugaskan, dan para operator jaringan berjalan efektif sehingga penataan utilitas dapat dilakukan secara menyeluruh.
