Kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP) di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) memberikan keuntungan bagi petani.
IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP) di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) memberikan keuntungan bagi petani.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, rata-rata harga GKP yang saat ini berada di kisaran Rp7.000 per kilogram (kg), lebih tinggi dibandingkan HPP yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kg menjadi insentif untuk meningkatkan produksi pangan nasional.
"Tentu ada sisi positif. Sisi positifnya apa? petani kita lagi bahagia. Nah kalau kita ingin menjadi negara produsen beras, ingin swasembada, tentu ini sisi positif. Kenapa? karena harganya nyaman bagi petani kita, nyaman bagi petani kita untuk berproduksi," katanya dalam keterangan resminya, Jumat (17/7/2026).
Ketut menambahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Juni 2026, indeks harga yang diterima petani padi mencapai 149,65, menjadi level tertinggi sejak 2019. Secara rata-rata tahunan, indeks tersebut meningkat menjadi 141,31 pada 2025, dari 104,99 pada 2021.
Selain itu, pemerintah juga memastikan harga gabah di tingkat petani sepanjang 2025 tidak pernah berada di bawah HPP Rp6.500 per kg. Berdasarkan data BPS, harga pembelian gabah terendah terjadi pada April 2025 dengan rata-rata Rp6.712 per kg.
Kesejahteraan petani juga tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) nasional yang mencapai 127,65 pada Juni 2026. Sementara Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan (NTPP) berada di level 114,65, tertinggi sejak Maret 2024.
Dari sisi konsumen, Ketut menegaskan pemerintah tetap menjaga keterjangkauan harga beras melalui berbagai program intervensi, termasuk bantuan pangan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat.
"Nah lalu tingkat konsumen bagaimana? Makanya ada bantuan pangan bagi 33,24 juta keluarga. Kalau 1 keluarga ada 3 orang saja, kali 3, kan sekitar 90 juta sekian orang sudah kita bantu dengan bantuan pangan. Ini meringankan masyarakat kita yang membutuhkan," katanya.
Ketut mengungkapkan, intervensi beras yang telah dilaksanakan pemerintah sampai Juli ini, total telah mencapai 1,35 juta ton. Realisasi tersebut terdiri dari bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 664,88 ribu ton.
Kemudian 221,05 ribu ton dari realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di Januari dan Maret dan 465,05 ribu ton realisasi SPHP beras sejak Maret sampai Juli.
"Tentu juga ada SPHP. SPHP beras yang digelontorkan oleh pemerintah. Ini juga sangat mendukung. Nah oleh karena itu, sisi hulu nyaman berproduksi, sisi hilir dibantu dengan bantuan pangan dan SPHP. Ada lagi Gerakan Pangan Murah dan lain sebagainya," tutur Ketut.
(DESI ANGRIANI)
