Ketegangan antara Inggris dan Argentina kembali mencuat setelah semifinal Piala Dunia 2026. Perseteruan itu dipicu aksi sejumlah pemain Argentina yang membentangkan spanduk bertuliskan ‘Las Malvinas son Argentinas’ (Malvinas adalah milik Argentina) usai mengalahkan Inggris pada Rabu (15/7) dengan skor 2-1.
Pemerintah Inggris pada Kamis (16/7), kemudian meminta FIFA menyelidiki aksi tersebut karena dinilai membawa pesan politik ke dalam ajang olahraga. Perselisihan kedua negara soal kawasan tersebut berakar pada sengketa panjang atas Kepulauan Falkland atau Malvinas. Inggris menyebut wilayah itu sebagai Falkland Islands, sedangkan Argentina mengenalnya sebagai Islas Malvinas.
Kepulauan yang berada di Samudra Atlantik Selatan, sekitar 500 kilometer (KM) dari pesisir Argentina itu berada di bawah administrasi Inggris sejak 1833. Hingga kini, kedua negara tetap mempertahankan klaim masing-masing atas kepulauan tersebut.
Argentina menilai Inggris merebut wilayah yang diwarisi dari Kekaisaran Spanyol setelah negara tersebut merdeka pada 1816. Di sisi lain, Inggris berpendapat penduduk kepulauan memiliki hak menentukan nasib sendiri. Sengketa tersebut hingga kini belum terselesaikan di tingkat internasional.
Melansir catatan Imperial War Museums bertajuk The Falklands Conflict, konflik berubah menjadi perang terbuka pada 2 April 1982 ketika pemerintahan junta militer Argentina di bawah Presiden Jenderal Leopoldo Galtieri menginvasi Kepulauan Falkland. Pemerintah Argentina saat itu meyakini Inggris tidak akan merespons dengan kekuatan militer.
Pemerintah Inggris yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Margaret Thatcher kemudian mengirim armada laut dan pasukan ekspedisi menuju Atlantik Selatan. Pertempuran berlangsung di laut, udara, dan daratan selama 74 hari hingga pasukan Inggris merebut kembali Port Stanley, ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Kepulauan Falkland, pada 14 Juni 1982.
Selama perang berlangsung, sejumlah pertempuran besar terjadi, termasuk penenggelaman kapal penjelajah Argentina ARA General Belgrano oleh kapal selam Inggris HMS Conqueror, serta serangan rudal Exocet Argentina terhadap kapal perusak Inggris HMS Sheffield.
Perang Falklands menewaskan sekitar 649 tentara Argentina, 255 personel militer Inggris, dan tiga warga sipil Falkland. Konflik tersebut menjadi salah satu perang paling mematikan di Amerika Selatan pada era Perang Dingin.
Kemenangan Inggris mendongkrak popularitas PM Margaret Thatcher dan membantu Partai Konservatif memenangkan pemilu 1983. Sebaliknya, kekalahan perang mempercepat runtuhnya pemerintahan junta militer Argentina dan membuka jalan bagi kembalinya pemerintahan sipil melalui pemilu pada tahun yang sama.
Melansir laman Perpustakaan Majelis Tinggi Parlemen Inggris (House of Lords Library), Pemerintah Kepulauan Falkland menggelar referendum untuk meminta pendapat warga mengenai status wilayah tersebut sebagai British Overseas Territory pada Maret 2013.
Sebanyak 1.513 pemilih atau 99,8% menyatakan setuju mempertahankan status tersebut, sedangkan hanya tiga orang yang menolak. Partisipasi pemilih mencapai 92% dari total 1.653 pemilih terdaftar.
Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, William Hague, menyatakan hasil referendum telah mengirimkan pesan jelas kepada pemerintah Argentina bahwa tuntutan Buenos Aires untuk menguasai Kepulauan Falkland bertentangan dengan keinginan penduduk setempat dan tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi modern.
Presiden Argentina saat itu, Cristina Fernández de Kirchner, menolak hasil referendum tersebut. Ia menyebut referendum itu sebagai sebuah "parodi" dan mengibaratkannya seperti sekelompok penghuni liar yang memberikan suara untuk memutuskan apakah mereka akan terus menduduki sebuah bangunan secara ilegal.
Meski kedua negara tetap berselisih mengenai kedaulatan Kepulauan Falkland, hubungan diplomatik Inggris dan Argentina mulai menunjukkan perbaikan pada September 2016. Pemerintah kedua negara saat itu sepakat meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan keamanan.
Sebulan kemudian, pemerintah Inggris dan Argentina menandatangani mandat yang memberikan kewenangan kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk mengidentifikasi 123 tentara Argentina yang gugur dalam Perang Falklands 1982 untuk dimakamkan tanpa identitas di Darwin Cemetery, Kepulauan Falkland.
FIFA Pernah Sanksi Aksi Bermuatan PolitikMelansir Pemberitaan Reuters (17/7), aksi para pemain Argentina membentangkan spanduk Las Malvinas son Argentinas seusai semifinal Piala Dunia 2026 juga memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap regulasi FIFA.
Organisasi sepak bola dunia itu melalui FIFA Stadium Code of Conduct melarang penggunaan spanduk, bendera, pakaian, maupun atribut lain yang memuat pesan politik, ofensif, atau diskriminatif di dalam stadion.
Hingga Jumat (17/7), FIFA belum mengumumkan langkah apa pun terkait insiden tersebut dan menolak memberikan komentar kepada Reuters.
FIFA dalam sejumlah kasus sebelumnya pernah menjatuhkan sanksi berupa denda maupun larangan bertanding terhadap pemain atau federasi yang dinilai menggunakan pertandingan sepak bola sebagai sarana penyampaian pesan politik.
Media Olahraga asal Amerika Serikat, Sport Illustrated (SI), menuliskan FIFA pernah mengambil langkah spesifik dalam menangani ekspresi politik di lapangan. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, gelandang Swiss Granit Xhaka dan Xherdan Shaqiri didenda masing-masing 10.000 franc Swiss setelah merayakan gol ke gawang Serbia dengan gestur 'double-headed eagle'. Simbol itu dinilai identik dengan bendera Albania.
Gestur tersebut dipandang sebagai pesan politik karena kedua pemain memiliki keturunan Kosovo-Albania, sementara Serbia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Kapten Swiss Stephan Lichtsteiner juga didenda 5.000 franc Swiss karena ikut melakukan gestur yang sama. FIFA akhirnya tidak menjatuhkan larangan bermain, tetapi menilai tindakan mereka sebagai perilaku yang tidak sportif.
