Rencana Presiden Prabowo Subianto membangun sekitar 30 pabrik bioetanol untuk mendukung implementasi bahan bakar campuran etanol 10 persen (E10) perlu diawali dengan pemilihan lokasi yang tepat.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan kedekatan antara pabrik dan perkebunan tebu menjadi faktor utama yang harus diperhatikan pemerintah.
"Tebu merupakan komoditas yang berat dan kandungan gulanya cepat menurun setelah dipanen. Karena itu pabrik etanol harus berada dekat dengan kebun agar biaya angkut rendah dan rendemen gula tetap terjaga,” kata Yusuf kepada kumparan, Sabtu (18/7).
Menurut Yusuf, pilihan paling realistis adalah membangun pabrik di daerah yang selama ini menjadi sentra produksi tebu nasional. Seperti Jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat.
"Pilihan paling logis adalah membangun pabrik di sentra tebu yang sudah mapan. Jawa Timur menjadi wilayah utama dengan sekitar 239 ribu hektare lahan tebu, disusul Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat,” ungkapnya.
Selain lima daerah tersebut, pengembangan industri bioetanol juga dinilai layak dilakukan di sejumlah wilayah lain yang memiliki basis budidaya tebu.
"Pengembangan juga masuk akal dilakukan di Gorontalo, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, dan beberapa daerah lain yang memang sudah memiliki basis budidaya tebu,” ujar Yusuf.
Menurut Yusuf, pemerintah juga tengah mendorong pengembangan kawasan tebu baru di Merauke, Papua Selatan, yang ditargetkan menjadi pusat produksi bioetanol mulai 2027 melalui pembangunan perkebunan tebu skala besar.
Meski demikian, ia mengingatkan pembangunan puluhan pabrik bioetanol tak hanya bergantung pada investasi fasilitas produksi, tetapi juga kepastian pasokan bahan baku.
"Tanpa kepastian itu, investasi berisiko menjadi aset yang tidak beroperasi optimal,” ucapnya.
Yusuf pun mengingatkan adanya risiko persaingan antara kebutuhan pangan dan energi apabila ekspansi industri bioetanol tidak dirancang secara matang.
Selain itu, daya saing biaya produksi menjadi tantangan lain yang harus diperhatikan. Menurut Yusuf, keberhasilan Brasil dan India mengembangkan BBM etanol tidak dicapai dalam waktu singkat.
“Keduanya membangun industri tersebut selama puluhan tahun dengan produktivitas tebu dan efisiensi yang tinggi,” tutur Yusuf.
Sehingga Yusuf berpandangan pembangunan pabrik sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan sentra tebu yang sudah tersedia.
Sementara itu pengamat pertanian, Eliza Mardian, mengatakan kebutuhan etanol nasional akan meningkat signifikan apabila pemerintah mulai menerapkan program E10.
Jika melihat konsumsi BBM di Indonesia saat ini mencapai sekitar 38-40 juta kiloliter per tahun. Artinya, implementasi E10 membutuhkan sekitar 3,8-4 juta kiloliter etanol setiap tahun.
Eliza menjelaskan, produksi bioetanol domestik masih sangat bergantung pada molase atau tetes tebu. Produksi molase nasional saat ini mencapai sekitar 1,9 juta ton per tahun, namun baru sekitar 900 ribu ton yang dimanfaatkan.
“Tantangannya adalah supply molase kebanyakan di luar Jawa, pengolahannya di pulau Jawa. Jadi sudah mahal sama biaya logistik,” kata Eliza.
Menurutnya, peningkatan program dari E5 menuju E10 bahkan E20 membutuhkan investasi besar pada rantai pasok, infrastruktur, serta peningkatan produktivitas tebu melalui benih unggul, sistem irigasi, dan kepastian penyerapan etanol oleh Pertamina.
