DEMOKRASI Indonesia hari ini berjalan dengan ongkos yang kian sulit dinalar akal sehat. Riset "The Price of Power" yang dirilis Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bersama KITLV Leiden, Universitas Diponegoro, dan Universitas Gadjah Mada akhir Juni lalu, terhadap 478 calon kepala daerah pada Pilkada 2024, menemukan rata-rata kandidat pemenang menghabiskan Rp 27,4 miliar untuk memenangkan satu kontestasi.
Bandingkan dengan gaji pokok kepala daerah yang bahkan tidak menembus setengah miliar rupiah sepanjang lima tahun masa jabatan.
Survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri pada tahun-tahun sebelumnya, memperlihatkan pola serupa: pencalonan bupati atau wali kota membutuhkan Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar, sementara kursi gubernur bisa menyedot dana hingga Rp 100 miliar.
Angka-angka itu belum termasuk ongkos penyelenggaraan yang ditanggung negara, yang untuk Pilkada 2024 saja diperkirakan mencapai Rp 76 triliun.
Mahalnya biaya ini bersumber dari kombinasi faktor yang saling memperkuat: mobilisasi massa dalam rapat umum, pemasangan alat peraga kampanye dalam jumlah besar, iklan di media konvensional, ongkos "mahar" politik kepada partai pengusung, hingga politik uang yang menyasar pemilih di akar rumput.
Ketika struktur biaya seperti ini menjadi norma, demokrasi elektoral pelan-pelan berubah wujud menjadi arena seleksi kekayaan, bukan seleksi kapasitas kepemimpinan.
Baca juga: Kepala Daerah Belajar ke Singapura: Efisiensi Dipertanyakan
Yang bertahan hingga garis akhir bukan selalu kandidat dengan gagasan terbaik, melainkan mereka yang memiliki modal atau akses kepada pemodal paling besar.
Demokrasi yang Kian MahalPersoalannya tidak berhenti pada proses pencalonan. KPK mencatat, sejak awal 2025 hingga pertengahan Juli 2026, sedikitnya 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Sementara sepanjang semester pertama 2026 saja sekitar sepuluh kepala daerah tertangkap dalam operasi tangkap tangan.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo secara eksplisit mengaitkan pola ini dengan tekanan ekonomi politik: begitu terpilih, banyak kandidat mencari jalan pintas mengembalikan modal kampanye yang telah dikeluarkan, antara lain lewat pengaturan proyek pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan birokrasi.
Penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) atas komposisi DPR RI periode 2024-2029, memperkuat gambaran ini: dari 580 anggota Dewan, sedikitnya 354 orang tercatat memiliki latar belakang atau afiliasi dengan sektor bisnis, indikasi bahwa jalur menuju kekuasaan politik kini sangat bertaut dengan kepemilikan modal ekonomi.
Logikanya sederhana sekaligus mengkhawatirkan. Ongkos politik yang jauh melampaui penghasilan resmi jabatan publik menciptakan defisit yang harus ditutup dari suatu tempat, dan celah paling mudah justru terbuka lewat kewenangan yang melekat pada jabatan itu sendiri: menentukan pemenang tender, menaikkan pejabat, atau mengatur alokasi anggaran daerah.
Dalam kerangka inilah korupsi kerap dibaca bukan sebagai penyimpangan personal semata, melainkan sebagai mekanisme struktural "pengembalian modal politik", siklus yang secara implisit sudah terkalkulasi sejak sebelum pencalonan diajukan.
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia versi Transparency International yang merosot dari 37 menjadi 34 pada 2025, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 180 negara, adalah cermin bahwa siklus tersebut belum terputus, dan bahkan cenderung memburuk.
Usulan KPK agar negara membiayai alat peraga kampanye dan mendorong migrasi ke kampanye digital patut diapresiasi sebagai titik masuk yang tepat, sebab langsung menyasar salah satu komponen termahal dalam struktur ongkos politik.
