Temuan sekitar 6 ribu aparatur sipil negara atau ASN di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang terindikasi terlibat judi online (judol) menjadi bukti pemblokiran situs semata belum cukup untuk menghentikan penyebaran praktik tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo sebelumnya mengungkapkan hal itu dalam sebuah siniar (podcast) berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
“Ini adalah temuan PPATK, jadi bukan bukti secara hukum. Namun, tetap ini memprihatinkan di mana lebih dari 10% pegawai PU terindikasi judol dan hal lain yg juga tidak kalah memprihatinkan adalah satu dari sepuluh ASN di PU terindikasi bermasalah memanipulasi absen elektronik,” kata Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya kepada Katadata.co.id, Senin (20/7).
Ia mengatakan pemblokiran situs judol memang merupakan langkah yang diperlukan. Namun, strategi itu tidak akan pernah benar-benar mampu mengalahkan pelaku judol yang terus beradaptasi menghindari penindakan.
"Pengelola judol ini selalu beradaptasi mencari cara untuk menjangkau pemainnya. Jadi, ini seperti maraton yang tidak berkesudahan dan tidak akan selesai hanya dengan memblokir (situs judol)," ujarnya.
Menurutnya, pelaku judol selalu mencari celah baru. Hal ini mulai dari berganti nama domain, memanfaatkan aplikasi pesan instan, media sosial, hingga berbagai kanal digital lain untuk menjaring pemain.
Karena itu, Alfons menilai penanganan judol tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Khususnya, hanya melalui pemutusan akses terhadap situs maupun konten bermuatan judi.
Ia mengatakan Kementerian Komdigi justru telah bekerja sama dengan PPATK serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya memutus ekosistem judi online. Kolaborasi tersebut turut menghasilkan temuan mengenai dugaan keterlibatan ribuan ASN Kementerian PU.
"Terbukti dari laporan ini yang mengungkapkan parahnya masalah judol ini bahkan di badan publik pemerintah," katanya.
Alfons menambahkan tantangan utama pemberantasan judol adalah luasnya jangkauan platform digital yang dimanfaatkan para pelaku. Menurutnya, para pelaku banyak menyasar masyarakat dengan tingkat literasi digital dan literasi keuangan yang masih rendah.
"Mereka menyasar masyarakat yang literasi finansial dan digitalnya sangat kurang dan mudah dibuai oleh mimpi mendapatkan uang dengan mudah dan cepat melalui judi," ujarnya.
Oleh sebab itu, ia menilai pemberantasan judol harus dilakukan secara lintas sektor. Hal ini dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, tidak hanya Kementerian Komdigi.
Menurut Alfons, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, PPATK, OJK, serta kementerian dan lembaga. Selain itu juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terjebak praktik perjudian digital.
Ia juga mengingatkan, pemberatasan judol merupakan pekerjaan jangka panjang. Sama seperti kejahatan lain seperti narkotika maupun prostitusi, praktik judol akan terus muncul selama masih terdapat keuntungan ekonomi yang besar dan permintaan dari masyarakat.
"Yang terbaik yang bisa dilakukan adalah menekan hal ini seminimal mungkin dan jangan pernah lengah karena ini adalah pertempuran jangka panjang," ujar Alfons.
Ribuan Rekening Penampung JudolMenteri Komdigi Meutya Hafid sebelumnya mengungkapkan sejumlah rekening di berbagai bank terindikasi digunakan sebagai penampung transaksi judi online alias judol.
Berdasarkan data yang dilaporkan Kementerian Komdigi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rekening yang paling banyak terindikasi berasal dari nasabah PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Posisi berikutnya disusul PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Dalam paparan yang disampaikan pada pertemuan Komdigi bersama OJK dan industri perbankan di OJK Banking Forum 2026, jumlah rekening yang terindikasi terkait dengan judol mencapai sekitar 38 ribu rekening. Dari total ini, sebanyak 32.500 rekening sudah ditutup.
“Artinya 88,5% berhasil diblokir dan ini bentuk komitmen yang sangat kentara karena presentasenya hampir 90%,” kata Meutya dalam acara itu, Selasa (14/7).
Meutya mengungkapkan detail terkait jumlah rekening yang terindikasi judol. Rekening yang terindikasi judol sebanyak 7.317 rekening di BCA, 4.649 rekening di Bank Mandiri, 6.440 rekening di BRI, dan 6.181 rekening di BNI. Berikutnya, ada 1.363 rekening di CIMB Niaga, dan 681 rekening di Bank Syariah Indonesia (BSI).
Data juga mencakup sejumlah bank lain dengan jumlah yang lebih kecil. Perinciannya yaitu Permata Bank sebanyak 473 rekening, Danamon 441 rekening, Bank Jago 354 rekening, SeaBank 260 rekening, Maybank 237 rekening, dan Panin Bank 130 rekening. Meutya menegaskan, data tersebut bukan menunjukkan bank-bank tersebut terlibat dalam praktik judol.
Menurutnya, rekening tersebut merupakan rekening-rekening yang telah dilaporkan Komdigi kepada OJK karena diduga digunakan sebagai bagian dari transaksi judi.
"Ini menjadi indikator untuk perbaikan. Kalau ada yang banknya tidak termasuk di sini, jangan juga kemudian merasa sudah 'menang' karena modusnya berpindah-pindah dengan sangat cepat. Rekening atau transaksi juga berpindah-pindah dengan sangat cepat," katanya.
Menurutnya, data tersebut dibuka agar masing-masing bank mengetahui posisi dan dapat memperkuat sistem pengawasannya.
"Yang paling utama adalah mengetahui dulu posisi kita untuk kemudian bisa melakukan perlawanan yang lebih baik. Kalau kita tidak mengakui bahwa perusahaan atau perbankan kita dipakai, nanti mengatasinya akan lebih sulit," ujarnya.
