Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti kritik dilontarkan sejumlah ekonom terkait kebijakannya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menyayangkan kritik ekonom tersebut.
"Saudara-saudara saya diserang karena memberi makan bergizi untuk anak-anak Indoensia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia dianggap pemborosan, tapi ribuan triliun yang menguap yang pergi dari bumi Indonesia setiap tahun selama 34 tahun tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi," kata Prabowo dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Advertisement
Prabowo mengatakan, pemerintah memberi makan kepada anak-anak kekurangan makan. Namun kebijakan itu malah dituduh pemborosan anggaran.
"Kita mau memberi makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting, sebagian besar juga banyak yang tidak makan anak-anak sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps, harga saham akan ambruk, mata uang akan melemah alasannya karena boros," kata Prabowo.
Sidang paripurna itu dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Sidang kabinet paripurna merupakan agenda rutin pemerintah guna mengevaluasi pelaksanaan program di kementerian dan lembaga serta membahas langkah percepatan program prioritas nasional.
Sidang tersebut dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, wakil menteri, utusan khusus Presiden, serta kepala lembaga. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Selain itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Juga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibnas dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding, serta Kepala BGN Nanik S Daeyang.
