Terkini, Makassar – BPJS Ketenagakerjaan resmi memulai rangkaian Wawancara Jamsostek Award Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 di hotel The Rinra Makassar, Senin (20/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung hingga 22 Juli 2026 ini menjadi bagian dari proses penilaian terhadap pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan yang dinilai memiliki komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja.
Pada hari pertama pelaksanaan, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Gowa menjadi peserta perdana yang memaparkan berbagai kebijakan, inovasi, serta strategi dalam meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahmat beserta jajaran, Sekda Propinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua tim penilai, Jufri Rahman, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPP Apindo Sulawesi Selatan, Suhardi, Ketua Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan, serta dewan juri yang terdiri atas Prof. H. Marzuki, DEA., Ph.D., Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH., Prof. Dr. H. Hamzah Halim, SH., MH., M.AP., Dr. Rahmad Muhammad, M.Si., dan Abd. Rauf Alauddin Said, SH., MH.
Pemerintah Kabupaten Takalar dihadiri langsung Bupati Takalar, Muhammad Firdaus Daeng Manye bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM, Syamsir, serta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam pemaparannya di hadapan tim penilai, Bupati Takalar Muhammad Firdaus Daeng Manye menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan telah menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah dan tertuang dalam visi serta misi pemerintah kabupaten.
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan masuk dalam misi ketujuh Pemerintah Kabupaten Takalar. Ini menjadi komitmen kami dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja,” ujarnya.
Ia menjelaskan, komitmen tersebut sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus mendukung agenda nasional dalam percepatan penanggulangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, jumlah pekerja yang menjadi sasaran perlindungan terus mengalami peningkatan. Dari sekitar 136 ribu pekerja pada 2024, jumlah tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 146 ribu pekerja pada 2026.
Pemerintah Kabupaten Takalar menargetkan penambahan sekitar 36 ribu peserta baru. Namun, hingga pertengahan tahun 2026, realisasi kepesertaan telah melampaui target dengan mencapai sekitar 39 ribu peserta.
“Target kami sekitar 36 ribu peserta baru, namun realisasi saat ini sudah mencapai sekitar 39 ribu peserta. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terus berjalan,” katanya.
Untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), Pemkab Takalar menjalankan berbagai strategi, di antaranya memperluas kepesertaan pekerja formal maupun informal, meningkatkan kepatuhan perusahaan, serta memberikan perlindungan bagi pekerja rentan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pada tahun sebelumnya, lebih dari 10 ribu pekerja rentan telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD. Kelompok tersebut meliputi nelayan, petani, pekerja bangunan, guru mengaji, hingga aparat lingkungan.
BPJS Ketenagakerjaan resmi memulai rangkaian Wawancara Jamsostek Award Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 di hotel The Rinra Makassar, Senin (20/7/2026).Tak hanya itu, Takalar juga menjadi kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang membentuk Agen Penggerak Jaminan Sosial (Perisai) hingga ke tingkat desa dan kelurahan sebagai upaya mempercepat perluasan kepesertaan.
“Program Perisai sudah berjalan sejak Februari dan menjadi yang pertama di Sulawesi Selatan. Saat ini seluruh desa telah memiliki agen untuk mempercepat perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Kabupaten Takalar mengembangkan program Desa Sadar Jamsostek. Melalui program ini, sedikitnya satu desa di setiap kecamatan dijadikan proyek percontohan sebelum direplikasi ke desa-desa lainnya.
“Kami menargetkan minimal 100 peserta baru di setiap desa agar cakupan kepesertaan semakin luas dan tidak seluruhnya bergantung pada pembiayaan APBD,” tambahnya.
Untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut, Pemkab Takalar telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum pelaksanaan perlindungan pekerja di daerah.
Sementara itu, Ketua DPP Apindo Sulawesi Selatan yang juga menjadi anggota dewan juri, Suhardi memberikan apresiasi atas capaian Kabupaten Takalar.
Menurutnya, Takalar saat ini masuk dalam lima besar kabupaten dengan tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tertinggi di Sulawesi Selatan.
Meski demikian, ia menyarankan agar regulasi yang telah dimiliki ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) guna memperkuat keberlanjutan program sekaligus meningkatkan nilai dalam penilaian Jamsostek Award.
“Dari sisi cakupan kepesertaan sudah sangat baik. Namun apabila regulasinya ditingkatkan menjadi perda, tentu akan memberikan nilai yang lebih tinggi dalam proses penilaian,” ujarnya.
Selain mengevaluasi capaian kepesertaan, dewan juri juga mendalami komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan pekerja hingga tingkat desa, efektivitas program Perisai, dukungan pembiayaan melalui APBD, serta kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan Universal Coverage Jamsostek.
Rangkaian Wawancara Jamsostek Award Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 akan berlangsung hingga 22 Juli 2026 dengan menghadirkan pemerintah kabupaten/kota serta sejumlah perusahaan peserta nominasi.
Hasil penilaian dewan juri nantinya akan menentukan penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan.
