Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) resmi berlanjut ke Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama pemerintah yang digelar pada Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan RUU PFII. Menurutnya, pembahasan berlangsung secara konstruktif, produktif, dan efektif.
“Sinergi yang terjalin antara pemerintah dan DPR RI mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui pengembangan sektor keuangan yang lebih dalam dan berdaya saing global,” ujar Purbaya.
Pemerintah memandang pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai langkah strategis di tengah meningkatnya dinamika ekonomi global.
Kehadiran kawasan tersebut diharapkan mampu memperdalam pasar keuangan nasional, memperluas sumber pembiayaan, menarik investasi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan keuangan internasional.
Pembentukan PFII juga merupakan tindak lanjut amanat Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), yang mengatur bahwa penyelenggaraan PFII harus diatur melalui undang-undang tersendiri.
Purbaya menjelaskan, RUU PFII mengatur pembentukan kawasan dengan karakteristik khusus yang memiliki kelembagaan independen, modern, dan berstandar internasional untuk mendukung aktivitas sektor keuangan maupun kegiatan usaha yang berorientasi global.
“Undang-Undang ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan PFII sebagai suatu wilayah yang memiliki kemandirian dan kekhususan tertentu, serta didukung oleh kelembagaan yang independen, modern, dan berstandar internasional, guna mendukung penyelenggaraan kegiatan sektor keuangan dan kegiatan usaha lainnya yang berorientasi global,” katanya.
Melalui pembentukan PFII, pemerintah menargetkan peningkatan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Kawasan tersebut juga diharapkan menjadi sarana untuk mendorong inovasi sektor keuangan, memperbesar arus investasi, serta memperluas akses pembiayaan bagi sektor riil, proyek strategis nasional, pembangunan infrastruktur, pembiayaan berkelanjutan, hingga pembiayaan iklim.
Lebih dari itu, PFII diharapkan mampu memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil sehingga dapat menciptakan investasi produktif, membuka lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, mempercepat alih teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Pemerintah juga berharap keberadaan PFII dapat menjadi katalis pengembangan keuangan syariah, ekonomi hijau, ekonomi biru, teknologi finansial, keuangan digital, serta memperkuat infrastruktur pasar keuangan nasional agar semakin kompetitif di tingkat global.
“Pemerintah dan DPR sependapat bahwa RUU PFII berfokus pada pembentukan kedudukan dan tujuan PFII, termasuk kewenangan penetapan dan kelembagaannya, serta arah pengembangannya sebagai pusat keuangan internasional yang berdaya saing, mampu menarik investasi, memperkuat sektor keuangan, dan perekonomian nasional,” pungkas Purbaya. (faz/ipg)
