Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026. Pelaksanaan sidang ini bertepatan dengan momentum mendekati dua tahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih. Selain untuk menyambut perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, sidang tersebut difokuskan sebagai ajang evaluasi menyeluruh terhadap capaian pemerintahan selama hampir dua tahun berjalan.
Peserta sidang tidak hanya melibatkan Presiden dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, tetapi juga seluruh menteri Kabinet Merah Putih, Utusan Khusus Presiden, serta Kepala Lembaga Tinggi Negara.
Tujuan utama evaluasi dalam sidang ini adalah untuk mengukur seberapa banyak program-program pemerintah yang telah berhasil dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi kebijakan yang masih tertunda agar dapat dipercepat pelaksanaannya.
"Menjelang dua tahun kita telah bekerja sangat keras, sangat padat. Dengan bekerja sangat keras dan padat, kita sendiri tidak terlalu menyadari berapa banyak yang telah kita capai dalam dua tahun pertama kita," kata Presiden Prabowo.
Tantangan dan Fokus Pemerintahan PrabowoSelama hampir dua tahun, pemerintahan Prabowo menghadapi beragam tantangan besar, khususnya berkat kondisi global yang penuh ketidakpastian dan gejolak ekonomi.
Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih agar tidak gentar dan tetap fokus menghadapi berbagai persoalan bangsa.
Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah tidak bermaksud mencari kesalahan ataupun membandingkan kinerja dengan pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, setiap pemerintahan memiliki tantangan dan konteks tersendiri sesuai dengan zamannya masing-masing.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah memahami berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat, terbatasnya lapangan kerja, masih adanya kemiskinan ekstrem, hingga ketimpangan ekonomi di masyarakat. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diselesaikan.
Meski demikian, Presiden Prabowo mengakui sejumlah kondisi yang dihadapi pemerintah saat ini ternyata lebih kompleks dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Ia menilai terjadinya distorsi dalam perekonomian nasional akibar praktik perdagangan yang tidak sehat.
Karena itu, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah mendapat mandat untuk menghentikan kebocoran tersebut demi melindungi kepentingan nasional.
Capaian Pemerintahan dan Pesan untuk KabinetDalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah berhasil menyelesaikan 108 masalah selama lebih dari satu tahun masa kerja kabinetnya.
"Hitungan terakhir, ada 108 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih pemerintahan kita. Ini prestasi yang bukan kecil," katanya.
Meski capaian tersebut patut diapresiasi, Presiden dengan tegas mengingatkan seluruh jajaran kabinet untuk tidak berpuas diri, nor bersikap sombong. Pesan tersebut diutarakan melalui filosofi ojo dumeh, yang mengandung makna agar setiap pemimpin dan aparat pemerintah tetap rendah hati walaupun telah mencapai hasil yang membanggakan.
"Kita tidak mau menepuk-nepuk dada, kita tidak mau dan tidak boleh besar kepala dan tidak boleh sombong. Itu watak kita sebenarnya ojo dumeh. Kalau kita berprestasi harus kita akui kalau kita berprestasi," ucap Presiden Prabowo.
Prioritas Kebijakan dan Program Strategis PemerintahSalah satu prioritas utama yang menjadi perhatian serius dalam evaluasi sidang kabinet ini adalah ketahanan pangan. Presiden Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi dasar peradaban sebuah negara.
Ketahanan pangan harus didukung oleh beberapa faktor kunci, antara lain ketersediaan air yang memadai, pengelolaan lahan yang subur, penyediaan pupuk yang terjangkau, serta kebijakan yang memudahkan akses masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi.
Dalam hal ini, sejumlah program strategis sudah dilaksanakan dan menjadi fokus pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis, panel interaktif digital di sekolah-sekolah, masalah energi, investasi, koperasi desa hingga perumahan untuk rakyat.
Seluruh bahasan dalam sidang kabinet paripurna juga akan disampaikan dalam laporan yang akan disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait kinerja pemerintah dalam satu tahun sebelum 17 Agustus 2026.
