JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal kebijakan pemerintah yang menetapkan biaya permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebesar Rp5 juta.
Menurut Yusril, besaran biaya tersebut merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku.
"Ya itu sih PNBP ya. PNBP itu kan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kalau tidak dengan peraturan pemerintah, harus dengan Peraturan Menteri Keuangan," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (21/7/2026).
BACA JUGA:Polda Metro Jaya Terima Laporan Terhadap Hotman Paris, Terkait Apa?
Yusril menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang ingin melepaskan status kewarganegaraannya wajib membayar PNBP sesuai tarif yang telah ditetapkan.
"Kalau ada tarif bahwa orang yang sudah jadi WNI ingin keluar dari WNI, dia bayar PNBP. Itu penerimaan negara bukan pajak. Dan itu sudah menjadi ketetapan, tinggal dipatuhi saja," ujarnya.
Ia menambahkan, kewajiban membayar PNBP juga berlaku bagi warga negara asing yang mengajukan permohonan menjadi status WNI, meski ia tidak mengetahui besaran pastinya.
Yusril menilai nominal Rp5 juta masih dalam batas yang wajar. "Jadi kalau jumlahnya Rp5 juta ya wajar-wajar saja. Ya kalau tidak, kan tetap jadi WNI, itu saja," katanya.
Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum.
Dalam aturan tersebut, biaya pelepasan kewarganegaraan naik dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta dan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.
