PEMANDANGAN dulu nyaris mustahil kini menjadi kenyataan.
Pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, sejumlah SD Negeri di berbagai daerah hanya memperoleh belasan pendaftar, bahkan ada jumlah murid barunya dapat dihitung dengan jari.
Sebaliknya, banyak SD swasta, terutama sekolah internasional dan sekolah berbasis karakter, justru menutup pendaftaran lebih awal karena kuotanya telah penuh.
Orang tua rela mengantre sejak dini hari, mengikuti tes berlapis, bahkan menyiapkan biaya pendidikan hingga puluhan atau ratusan juta rupiah demi memperoleh satu kursi bagi anaknya.
Fenomena ini dilaporkan di berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur hingga beberapa kota besar lainnya selama pelaksanaan SPMB 2026.
Paradoks tersebut seharusnya menggugah kita. Mengapa sekolah yang nyaris gratis justru kehilangan murid, sementara sekolah yang mahal semakin diminati?
Apakah persoalannya semata-mata karena angka kelahiran yang menurun, atau sesungguhnya masyarakat sedang menyampaikan pesan yang jauh lebih dalam tentang kualitas pendidikan dasar di Indonesia?
Baca juga: Emas, Celana Dalam, dan Kekayaan Baru Ketahuan Setelah Pintu Digedor
Jika pertanyaan ini tidak segera dijawab, Indonesia bukan hanya menghadapi krisis murid di SD Negeri, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap institusi pendidikan yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.
Kepercayaan Lebih Mahal daripada Gratis
Sebagian orang beranggapan penyebabnya sederhana: jumlah anak memang semakin sedikit.
Memang benar, Indonesia sedang memasuki fase transisi demografi.
Tingkat fertilitas terus menurun dibandingkan dua dekade lalu sehingga jumlah anak usia sekolah dasar mulai menyusut.
Ketika jumlah "calon pelanggan" berkurang, persaingan antar sekolah otomatis semakin ketat.
Namun penjelasan demografi saja tidak cukup. Kalau persoalannya hanya jumlah anak, mengapa sekolah swasta tertentu justru harus menolak ratusan calon peserta didik?
Dalam teori kualitas layanan yang dikembangkan Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, masyarakat memilih layanan bukan semata-mata berdasarkan harga, tetapi berdasarkan nilai yang mereka rasakan (perceived value).
