Mengapa Konferensi Pers Pengacara Febrie Adriansyah, Hotman Paris, Dikritik?

Gelombang kritik keras dari insan pers dan organisasi wartawan mencetus ketika pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyampaikan keterangan pers seusai pendampingan pemeriksaan bekas Jampidsus Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung. Saat merespons pertanyaan wartawan terkait dugaan agenda tersembunyi (hidden agenda) atau kekeliruan dalam penanganan perkara kliennya, Hotman tidak memberikan tanggapan substantif. Sebaliknya, ia melontarkan ungkapan emosional yang dinilai merendahkan martabat jurnalis, seperti ucapan ”Lu punya otak enggak, sih?” di hadapan awak media.

Sikap tersebut dinilai melanggar etika komunikasi publik dan meremehkan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik demi kepentingan publik. Dewan Pers melalui Ketuanya, Komaruddin Hidayat, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan bahwa wartawan bekerja di bawah perlindungan Pasal 4 Ayat (3) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Wartawan memiliki hak hukum dan kewajiban moral untuk menggali informasi secara kritis, mendalam, dan akurat agar hak masyarakat untuk mengetahui tetap terpenuhi.

Peristiwa ini mengingatkan pentingnya saling menghormati antarprofesi di ruang publik. Meskipun seorang narasumber atau advokat memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan tertentu, sikap tersebut hendaknya disampaikan secara beretika dan rasional tanpa perlu merendahkan profesi lain. Penyesalan dan permohonan maaf yang disampaikan Hotman secara terbuka kepada PWI dan awak media kemudian menggarisbawahi pentingnya menjaga iklim persentuhan media secara sehat dan profesional.

Kehadiran Hotman Paris sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah dinilai para ahli hukum tidak sekadar memberikan bantuan hukum formal, tetapi juga membawa daya tawar opini di media massa. Saat konferensi pers, Hotman memaparkan berbagai argumentasi emosional dan prestisius, mulai dari rekam jejak Febrie dalam mengembalikan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah, klaim kriminalisasi, serta loyalitas dirinya sebagai pengacara Presiden Prabowo Subianto. Langkah menjajakan pembelaan secara terbuka ini memicu kekhawatiran terjadinya pergeseran arena pertarungan.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa strategi pembelaan yang digiring secara masif ke ruang publik berpotensi menggeser substansi hukum materiil menjadi perang narasi dan framing opini. Secara etis dan teknis hukum, pembelaan pembuktian serta argumentasi keberhasilan masa lalu seharusnya diuji secara formal di ruang sidang pengadilan di hadapan majelis hakim, bukan dikondisikan di ranah publik untuk memengaruhi persepsi masyarakat. Tindakan mengaitkan jabatan Presiden sebagai benteng pertahanan hukum bahkan dikritik sebagai politisasi yang tidak relevan dengan dugaan pasal pidana yang disangkakan.

Fenomena perang narasi ini memberikan pelajaran krusial tentang literasi informasi hukum. Ketika proses penegakan hukum dibayangi oleh hiruk-pikuk pertarungan opini publik, penyidik dan penegak hukum didesak untuk tetap konsisten berpijak pada alat bukti yang sah. Publik dituntut untuk senantiasa kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh retorika populer, melainkan mengawal kasus agar tetap berjalan obyektif di atas koridor hukum yang transparan dan akuntabel.

Insiden ucapan yang merendahkan martabat wartawan saat konferensi pers bukanlah sebuah peristiwa terisolasi, melainkan cerminan kecil dari tekanan berlapis yang terus mengintai kebebasan pers. Secara global ataupun nasional, insan pers menghadapi ancaman nyata yang bervariasi, mulai dari intimidasi verbal, pelecehan, serangan siber, hingga represi regulasi dan kriminalisasi. Menurut Indeks Kebebasan Pers Dunia 2026 yang dirilis Reporter Lintas Batas (RSF), situasi kebebasan pers di berbagai negara kian memburuk, dengan Indonesia berada pada peringkat ke-129 dari 180 negara.

Tekanan terhadap kerja jurnalistik kerap muncul dari narasi-narasi elite politik maupun figur publik yang berusaha melemahkan kredibilitas media ketika ditanya hal yang sensitif. Ketika wartawan diintimidasi atau direndahkan saat mengajukan pertanyaan kritis, hal ini secara perlahan menciptakan efek gentar (chilling effect) yang mendorong lahirnya swasensor (self-censorship) di ruang redaksi. Pengamatan pakar media menunjukkan bahwa pelemahan terhadap pers kritis merupakan salah satu indikator utama dari kemunduran demokrasi (democratic backsliding).

Bagi generasi muda yang tumbuh di era banjir informasi, menjaga kebebasan pers adalah bagian integral dari menjaga hak konstitusional warga negara atas informasi yang benar. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945, informasi yang akurat dan berimbang adalah hak asasi setiap warga. Jika pers kritis dibungkam atau dilemahkan melalui perlakuan tidak beretika, masyarakatlah yang rugi karena hanya akan menerima narasi tunggal dari pihak yang berkuasa atau berdana besar.

Di tengah pesatnya disrupsi digital, akal imitasi (AI), dan dominasi media sosial, masyarakat usia produktif setiap hari dihujani oleh arus informasi yang melimpah, tetapi tidak tersaring. Maraknya misinformasi, disinformasi, serta konten clickbait yang mengejar viralitas kerap memicu polarisasi sosial dan kekeruhan di ruang digital. Dalam kondisi ini, pers berkualitas bertindak sebagai penyaring dan penjernih informasi (sense-maker) yang menguji kebenaran fakta sebelum disajikan kepada publik.

Kebebasan pers yang terjamin memungkinkan jurnalis melakukan investigasi mendalam, mengkritisi kebijakan publik, serta mengawal proses hukum orang-orang berpengaruh agar tidak menyimpang. Bagi generasi muda yang sedang berada pada fase produktif dalam berkarier, berbisnis, dan berdemokrasi, kepastian informasi yang akurat sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Jurnalistik berkualitas menyajikan sudut pandang independen, berbasis data, serta reflektif, sesuatu yang sulit didapatkan dari sekadar unggahan media sosial.

Oleh karena itu, dipelukan ekosistem pers yang sehat dan independen. Perlindungan terhadap wartawan saat menjalankan tugas, apresiasi terhadap produk berita yang kredibel, serta penolakan terhadap segala bentuk intimidasi pers merupakan investasi penting bagi masa depan demokrasi. Hanya dengan pers yang bebas, kredibel, dan berani, keadilan sosial dan nalar publik yang sehat dapat diwujudkan di Indonesia.