JAKARTA - Dominasi generasi produktif dalam daftar pemilih nasional menjadi pijakan penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029. Pembaruan data pemilih dinilai perlu diikuti penguatan pendidikan pemilih secara berkelanjutan, agar partisipasi masyarakat tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga berkualitas.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan jumlah pemilih, dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 sebanyak 214.354.667 orang.
Dari jumlah tersebut, generasi milenial menjadi kelompok terbesar dengan porsi 32,13, disusul generasi Z sebesar 24,56, sehingga secara kumulatif hampir 57 pemilih berasal dari generasi produktif.
Menanggapi data tersebut, Partai Perindo menilai pembaruan data pemilih harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara KPU dan partai politik dalam membangun pendidikan pemilih yang berkesinambungan.
Baca Juga:Mahasiswa Tetap Turun ke Jalan meski Banyak Aktivis Masuk Pemerintahan, Ini Analisis Ubedilah Badrun"PDPB tidak boleh berhenti sebagai pembaruan data administratif. KPU perlu bersinergi dengan partai politik untuk memperluas pendidikan pemilih secara berkelanjutan sehingga masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami proses demokrasi, mengenali pilihan politiknya, dan mampu mengambil keputusan secara rasional," kata Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Selasa (21/7/2026).
Menurut dia, komposisi pemilih yang didominasi generasi produktif juga menjadi masukan penting bagi Partai Perindo dalam menyusun agenda politik menuju Pemilu 2029. Kebijakan yang ditawarkan, lanjut Ferry, harus berangkat dari kebutuhan riil masyarakat yang akan mendominasi suara pada pemilu mendatang.
"Mayoritas pemilih berasal dari generasi produktif. Karena itu, agenda politik harus menjawab kebutuhan mereka melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, perluasan akses pembiayaan usaha, pengembangan ekonomi digital, penyediaan perumahan yang terjangkau, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja," ujar mantan Komisioner KPU RI ini.
Ferry menegaskan, data komposisi pemilih seharusnya tidak hanya menjadi rujukan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi dasar bagi partai politik dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:Aktivitas Gunung Anak Krakatau Meningkat, Masyarakat Diimbau Waspada"Kompetisi politik ke depan harus semakin bertumpu pada kualitas gagasan dan solusi. Data pemilih harus diterjemahkan menjadi agenda kebijakan yang mampu menjawab persoalan masyarakat sehingga demokrasi tidak berhenti pada proses memilih, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
#nasional
