jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong solusi kolektif untuk mengatasi dampak keterbatasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas).
Menurut Lestari, hal ini sebagai bagian upaya konsisten untuk meningkatkan literasi nasional.
BACA JUGA: Perpusnas Siap Salurkan Buku kepada 10 Ribu Perpusatakaan & TBM
"Sejumlah langkah nyata harus segera dilakukan agar gerakan literasi nasional tidak terhenti. Menghidupkan gotong royong dan kreativitas di semua lini bisa menjadi solusi bagi keberlanjutan gerakan literasi," kata Lestari.
Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR pada Kamis (16/7), Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyebut dengan pagu anggaran 2026 senilai Rp 377, 9 miliar, program pembagian buku gratis ke desa dan taman baca yang selama ini berjalan sukses terpaksa dihentikan total.
BACA JUGA: Purbaya Sebut Anggaran MBG Bakal Dipangkas Lagi
Sebelumnya pada 2025, Perpusnas mendapatkan alokasi anggaran Rp 721,6 miliar.
Menurut Lestari, program peningkatan literasi masyarakat harus konsisten dilakukan dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
BACA JUGA: DPR Minta Penataan Taxiway Bandara Halim Diprioritaskan dalam Anggaran Kemenhub
"Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus diperkuat dengan aksi nyata," jelas Rerie, sapaan akrab Lestari.
Anggota Komisi X DPR itu menegaskan mengutip data terbaru Perpusnas menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 masih berada di angka 40,6 atau dalam kategori rendah.
"Sejumlah langkah konkret harus segera dilakukan seperti antara lain, peningkatan peran daerah dalam ikut mendorong budaya baca dan literasi, serta penguatan kolaborasi multi-pihak yang melibatkan dunia usaha, pegiat literasi, dan komunitas," tegas Rerie.
Rerie menyebut salah satu problem utama literasi bukan semata ketiadaan minat baca, tetapi masih rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu.
"Butuh kreativitas bersama untuk menjangkau hingga pelosok, misalnya dengan memaksimalkan peran Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tersebar di daerah," jelasnya.
Selain itu, lanjut Rerie yang juga Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, harus didorong kebijakan fiskal yang ramah buku antara lain dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) buku dan pajak kertas sebagai bahan baku buku.
"Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi dengan baik karena rendahnya kemampuan literasi, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa di masa datang," pungkas Rerie. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi
