JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok.
Menurutnya, pemerintah telah berulang kali memberikan pembekalan dan memperkuat sistem pengawasan, namun pelanggaran hukum masih saja terjadi.
BACA JUGA:Diungkit Menteri Ara, Tito Karnavian Akui Masih Ada Daerah yang Belum Gratiskan PBG untuk BSPS
Tito mengatakan seluruh kepala daerah telah mengikuti retret dan pembekalan pada awal masa jabatan.
Selain itu, pemerintah juga telah membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan serta melakukan pembinaan secara berkala.
"Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan. Pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga," kata Tito kepada wartawan, Selasa, 21 Juli 2026.
BACA JUGA:Argentina Kalah di Final Piala Dunia 2026, Begini Reaksi Menteri Ara dan Tito Karnavian Usai Spanyol Juara
Meski demikian, Tito menegaskan pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tindakan setiap kepala daerah.
Menurutnya, faktor utama tetap bergantung pada integritas pribadi masing-masing pejabat.
"Kita kan enggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat, ya rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," ujarnya.
BACA JUGA:Nobar Final Piala Dunia 2026 Spanyol VS Argentina, Ara dan Tito Kompak Dukung Messi Cs
Tito berharap OTT yang menjerat Bupati Lombok dapat menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya agar lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan dan tidak melakukan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.
"Saya berharap dengan adanya OTT kepala daerah seperti termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri, melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," kata Tito.
