Pantau - Perluasan tugas Pos Pelayanan Terpadu mengikuti kebijakan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) membuat peran kader di lapangan semakin kompleks dan lintas sektor, sementara dukungan insentif belum merata karena masih bergantung pada kebijakan pemerintah daerah.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai kondisi ini membutuhkan respons cepat pemerintah. Ia menyampaikan pernyataan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, usai rapat paripurna DPR RI, Selasa (21/7/2026).
“Kalau dulu Posyandu fokus pada kesehatan ibu dan anak imunisasi penanggulangan diare hingga penurunan angka kematian ibu sekarang cakupannya jauh lebih luas dan Posyandu juga membantu urusan pendidikan lingkungan pekerjaan umum ketertiban hingga memastikan masyarakat memiliki jamban sehat,” ujar Netty.
Menurutnya, perubahan cakupan layanan ini menuntut penguatan sistem. Ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian.
Pengelolaan Posyandu berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui dinas di daerah, sementara program yang dijalankan bersinggungan dengan sektor kesehatan dan bidang lain. Netty menilai situasi ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Karena itu saya meminta Menteri Kesehatan memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain terutama Kementerian Dalam Negeri agar urusan Posyandu benar-benar menjadi perhatian bersama,” katanya.
Selain koordinasi, Netty menyoroti aspek kesejahteraan kader. Ia menyebut dukungan yang ada saat ini belum merata.
“Selama ini besaran dukungan bagi kader sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah sehingga kondisinya berbeda-beda dan ini perlu solusi agar kader mendapatkan insentif sesuai kemampuan daerah sebagai bentuk apresiasi atas tugas yang terus bertambah,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak perlu ada standar nominal yang sama di seluruh daerah. Ia menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan.
“Kita tidak harus menyeragamkan besarannya karena kemampuan setiap daerah berbeda tetapi setidaknya ada keberpihakan dari pemerintah daerah sehingga kader tetap termotivasi menjalankan tugasnya,” lanjutnya.
Netty menjelaskan peran kader kini jauh lebih luas. Mereka tidak hanya menangani layanan dasar kesehatan.
Kader Posyandu terlibat dalam penimbangan balita, pencatatan pertumbuhan anak, pemantauan stunting, edukasi anemia pada remaja, pendataan sanitasi rumah tangga, hingga mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurutnya, Posyandu menjadi titik temu masyarakat yang sangat efektif. Ia melihat potensi besar dalam fungsi edukasi.
“Ini merupakan potensi besar untuk meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat di berbagai bidang sehingga pemerintah jangan hanya menambah tugas Posyandu tetapi juga memperkuat kapasitas kader dan memberikan perhatian yang layak agar pelayanan kepada masyarakat terus berjalan optimal,” tutupnya.
