BGN Kenalkan Lima Pejabat Baru, Ada Mantan BPKP, KPPN Sampai Kapuspenkum Kejagung

Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengenalkan lima pejabat tinggi baru untuk menggantikan para pejabat lama guna menyukseskan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengangkatan lima pejabat baru di Badan Gizi Nasional (BGN) dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini mengangkat pejabat tinggi madya yang akan mengisi jabatan mulai dari Sekretaris Utama hingga Deputi di BGN.

Proses ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang memberikan kewenangan penunjukan langsung oleh Presiden terhadap pejabat di lingkungan BGN.

"Kemarin sore kami menerima keputusan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto mengenai pengangkatan para deputi di lingkungan BGN. Tentu kami sangat senang karena BGN membutuhkan tim yang kuat untuk bersama-sama memperbaiki kelembagaan BGN sekaligus menyempurnakan Program MBG," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026.

Arumsari menuturkan, pihaknya membutuhkan pejabat baru yang lebih berkompeten untuk memperbaiki tata kelola sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan tim dan pengelolaan anggaran harus dilakukan agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efisien, transparan, serta mampu memberikan dampak signifikan dalam program MBG.

Profil Lima Pejabat Utama BGN

Adapun lima pejabat yang diperkenalkan yakni:

Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama

Lili Khamiliyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN dilantik sebagai Sekretaris Utama BGN. Beliau memiliki latar belakang kuat di bidang keuangan dan administrasi pemerintahan dengan pengalaman sekitar 32 tahun, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Dalam posisi ini, Lili bertugas sebagai pengelola administratif dan pendukung utama dalam pelaksanaan kebijakan pimpinan BGN, memastikan koordinasi internal berjalan lancar, serta mengelola fungsi keuangan dan sumber daya manusia secara efektif.

Prima Yosephine sebagai Deputi Tata Kelola

Dr. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, seorang dokter dengan gelar Magister Kesehatan Masyarakat, ditunjuk sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan. Keahliannya meliputi epidemiologi, imunisasi, dan penanggulangan penyakit menular.

Sebagai Deputi Tata Kelola, Prima bertanggung jawab untuk membangun sistem penetapan sasaran, distribusi, dan monitoring penerima manfaat program MBG, memastikan data yang digunakan valid dan proses tata kelola berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Zainuri, Deputi Penyediaan dan Penyaluran

Zainuri diangkat sebagai Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN setelah sebelumnya menjabat Kepala Biro Keuangan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Beliau merupakan auditor dengan berbagai sertifikasi profesional, di antaranya Certified Fraud Examiner (CFE), serta berpengalaman dalam pengadaan barang dan jasa serta pengawasan keuangan negara.

Dalam jabatan barunya, Zainuri bertugas mengelola proses penyediaan dan penyaluran bahan makanan serta sumber daya lain yang dibutuhkan agar program MBG dapat terselenggara dengan efisien dan tepat sasaran.

Mariman Darto, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN

Dr. Mariman Darto, S.E., M.Si., yang berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, diangkat sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN. Ia memiliki latar belakang kuat dalam ekonomi, perencanaan, dan kebijakan publik, yang sangat penting untuk menjembatani implementasi program pemerintah dengan kebutuhan di lapangan.

Mariman berperan dalam memperluas kerja sama strategis dengan berbagai pihak dan meningkatkan promosi program MBG sehingga dapat menjangkau lebih banyak daerah dan penerima manfaat.

Ketut Sumedana, Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN

Dr. Ketut Sumedana, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, dipercaya sebagai Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan. Pengalaman panjangnya selama 28 tahun di Kejaksaan Agung dan kepakaran di bidang hukum menjadikannya sosok yang tepat untuk mengawasi pelaksanaan program MBG.

Tugas utama Ketut adalah memantau pelaksanaan program di lapangan, mendeteksi potensi masalah seperti dugaan keracunan makanan dan penyimpangan lain, serta memastikan kepatuhan regulasi dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Ia juga bertanggung jawab menyusun standar operasional pengawasan.