Terkini, Makassar – Beragam inovasi dan komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ditampilkan pada hari kedua wawancara Jamsostek Award 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, di Hotel Rinra Makassar pada Selasa (21/7/2026).
Pemerintah daerah maupun badan usaha memaparkan berbagai program unggulan yang dinilai mampu mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Wawancara hari kedua diikuti oleh PT Hadji Kalla, PT Bank Sulselbar, PT Masmindo Dwi Area, PT Sawerigading Utama, RS Fatima Parepare, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Kabupaten Bone, serta peserta lainnya.
Hari Kedua wawancara Jamsostek Award Sulsel 2026Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahmad, mengatakan kualitas presentasi peserta menunjukkan semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dan badan usaha dalam menghadirkan perlindungan bagi pekerja.
“Memasuki hari kedua pelaksanaan Jamsostek Award, kami melihat antusiasme yang sangat tinggi dari seluruh peserta, baik dari perusahaan maupun pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari kualitas pemaparan yang tidak hanya menunjukkan kepatuhan, tetapi juga inovasi dan komitmen nyata dalam memperluas perlindungan Jamsostek,” ujarnya.
Menurut Suci, Jamsostek Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan pelaku usaha yang menunjukkan komitmen, inovasi, serta kontribusi nyata dalam mewujudkan Universal Coverage Jamsostek.
Hari Kedua wawancara Jamsostek Award Sulsel 2026Ajang yang sebelumnya bernama Paritrana Award ini telah diselenggarakan sejak 2017 atas inisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Tujuan utamanya meningkatkan peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, termasuk pekerja miskin dan rentan, meningkatkan kepatuhan badan usaha terhadap regulasi ketenagakerjaan, serta memperluas manfaat jaminan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kemiskinan baru,” jelasnya.
Salah satu inovasi yang mendapat perhatian berasal dari PT Hadji Kalla. Chief Finance Officer PT Hadji Kalla, Sjaiful Kasyim, memaparkan Program Sertakan yang mendorong setiap karyawan mengikutsertakan pekerja informal di lingkungan terdekatnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Melalui Program Sertakan, kami ingin memastikan semakin banyak pekerja informal di sekitar karyawan memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini berkembang dari sekitar 2.000 peserta pada 2024, meningkat menjadi 5.000 peserta pada 2025, dan mencapai sekitar 10.000 peserta pada semester pertama 2026,” katanya.
Ia menambahkan, komitmen Hadji Kalla tidak hanya menyasar pekerja internal, tetapi juga seluruh vendor dan mitra kerja yang diwajibkan memenuhi kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya.
Hari Kedua wawancara Jamsostek Award Sulsel 2026Dari sektor perbankan, Hartani Djurnie, Pemimpin Divisi Corporate Secretary PT Bank Sulselbar, mengatakan tim asesor mendorong perusahaan menghadirkan inovasi yang lebih luas melalui program CSR maupun produk perbankan untuk mendukung perlindungan pekerja rentan.
“Target kami bukan sekadar meningkatkan angka kepesertaan, tetapi memastikan semakin banyak pekerja informal memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini seluruh 1.571 pegawai Bank Sulselbar telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Hartani menjelaskan, program perlindungan pekerja rentan yang melibatkan pegawai Bank Sulselbar telah berjalan selama dua tahun. Saat ini tingkat partisipasi pegawai mencapai hampir 20 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 25 hingga 35 persen.
Direktur PT Masmindo Dwi Area, Muhammad Suhada, yang didampingi GM HC Operation Foanoita Zai, serta Direktur PT Sawerigading Utama, Anhar Siarah Buna, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam Jamsostek Award menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat komitmen terhadap perlindungan tenaga kerja.
“Hari ini kami diundang oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memaparkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah dijalankan perusahaan. Kami mengapresiasi undangan ini karena menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus mempertahankan dan meningkatkan perlindungan bagi seluruh karyawan,” ujarnya.
Menurutnya, perusahaan berkomitmen memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan sesuai haknya sehingga dapat bekerja dengan aman dan produktif.
“Kami meyakini seluruh karyawan berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, para pekerja dapat bekerja dengan lebih tenang, sementara perusahaan juga dapat meningkatkan kinerja dan terus menjaga kepercayaan para mitra maupun pelanggan,” katanya.
Ia menjelaskan seluruh pekerja telah didaftarkan dalam seluruh program BPJS Ketenagakerjaan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Selain itu, perusahaan juga menargetkan sedikitnya 50 pekerja nonformal di lingkungan perusahaan dapat diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan pada 2026.
Sementara itu, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., Wakil Bupati Bone, menegaskan BPJS Ketenagakerjaan merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui perlindungan pekerja formal maupun pekerja rentan.
“BPJS Ketenagakerjaan merupakan mitra strategis bagi kami dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan pekerja penerima upah maupun pekerja rentan sehingga keadilan sosial dapat semakin terwujud di Kabupaten Bone,” katanya.
Pemkab Bone juga mengembangkan sistem digitalisasi pendataan masyarakat miskin, stunting, dan anak tidak sekolah sebagai dasar penyusunan kebijakan, sekaligus memperluas perlindungan bagi imam masjid, marbot, guru mengaji, dan pekerja informal melalui sinergi bersama Baznas, KORPRI, BUMN, dan sektor perbankan.
Di sektor kesehatan, Direktur RS Fatima Parepare, dr. Thomas Soharto, MMR, mengatakan implementasi program BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dari perlindungan tenaga kerja di lingkungan rumah sakit.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pekerja memperoleh jaminan sosial yang layak. Kami telah menjalankan program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sehingga pekerja maupun ahli waris memperoleh perlindungan apabila terjadi risiko kerja,” ujarnya.
Sedangkan Drs. H. Muhtar, M.M., Wakil Bupati Kepulauan Selayar, menilai Jamsostek Award menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk berbagi inovasi sekaligus meningkatkan kualitas perlindungan pekerja.
Hari Kedua wawancara Jamsostek Award Sulsel 2026“Tantangan terbesar kami adalah kondisi geografis sebagai daerah kepulauan. Kami memiliki lebih dari 130 pulau dengan sekitar 30 pulau berpenghuni. Meski harus menyeberangi lautan, pelayanan BPJS Ketenagakerjaan harus tetap hadir bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan akan mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek di Sulawesi Selatan sekaligus memastikan perlindungan jaminan sosial menjangkau seluruh pekerja, termasuk mereka yang berada di wilayah kepulauan dan sektor informal.
