Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Nikaragua Daniel Ortega menyatakan negaranya tidak akan lagi menggelar pemilihan umum demi mencegah kelompok oposisi merebut kekuasaan. Pernyataan yang disampaikan dalam peringatan 47 tahun Revolusi Sandinista 1979 itu menjadi sinyal terbaru semakin menguatnya konsolidasi kekuasaan rezim Ortega, yang telah memimpin negara tersebut sejak 2007.
Dalam pidatonya, Ortega menegaskan pemerintah akan menggandeng Majelis Nasional yang dikuasai partainya untuk menyusun aturan baru guna memperkuat kekuasaan pemerintah.
"Tidak akan ada lagi pemilihan di sini sehingga mereka (partai oposisi) dapat mencoba merebut pemerintahan, merebut kekuasaan," kata Ortega, seperti dikutip The Guardian, Selasa (21/7/2026).
"Kami membutuhkan undang-undang yang membangun tembok, penghalang, terhadap para perencana kudeta dan pengkhianat yang menjual negara mereka," imbuhnya.
- Trump Mulai Lagi Perang Dagang, Jatuhkan Tarif 50% ke Negara Ini
- Belum Kelar Selat Hormuz Kini Laut Merah Tutup, Apa Dampak ke Dunia?
- Pemerintah AS Mendadak Rilis Travel Warning Baru, Ada Apa?
Pernyataan pemimpin berusia 80 tahun itu dinilai sebagai eskalasi besar dibanding kebijakan-kebijakan sebelumnya yang telah mengikis demokrasi di negara Amerika Tengah tersebut. Selama ini, Ortega dan istrinya yang juga menjabat sebagai wakil presiden, Rosario Murillo, telah lama dituduh mempersempit ruang politik dan membungkam oposisi.
Analis senior Amerika Latin dari Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), Tiziano Breda, menilai langkah tersebut mempertegas perubahan Nikaragua menuju pemerintahan keluarga yang semakin otoriter.
"Dengan keputusan ini, Ortega dan Murillo telah mengukuhkan transisi negara menuju kediktatoran keluarga sepenuhnya," ujarnya.
Menurut Breda, pasangan Ortega-Murillo semakin khawatir bahwa ruang politik sekecil apapun dapat memicu munculnya oposisi yang mengancam kekuasaan mereka.
"Alih-alih menggelar pemilihan yang curang, mereka memilih untuk menghilangkan persaingan elektoral sama sekali," katanya.
Secara konstitusional, Nikaragua seharusnya menggelar pemilu pada tahun depan. Namun Ortega tidak menjelaskan apakah pemilu akan dibatalkan sepenuhnya atau hanya menutup peluang oposisi untuk ikut bertarung. Pada pemilu 2021, rezimnya telah melarang sejumlah partai politik serta memenjarakan seluruh calon presiden dari kubu oposisi sebelum pemungutan suara berlangsung.
Langkah memperkuat kekuasaan Ortega juga terlihat melalui reformasi konstitusi yang disahkan tahun lalu. Aturan baru tersebut memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi enam tahun serta mengangkat Rosario Murillo ke posisi wakil presiden bersama. Amerika Serikat sebelumnya menyebut pemerintahan pasangan itu sebagai "kediktatoran Murillo-Ortega".
Dalam pidato yang sama, Ortega juga kembali menyerang Amerika Serikat. Ia menuduh Washington melakukan operasi terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada Januari lalu.
"Dengan segenap kekuatan mereka, mereka menyerbu istana presiden... Mereka membunuh seluruh pasukan keamanan di sana dan membawa mereka ke Amerika Serikat untuk dipenjara. Ini mengerikan," kata Ortega.
Ortega kembali membenarkan kebijakan kerasnya dengan menyebut langkah tersebut diperlukan untuk menghadapi "para perencana kudeta" yang menurutnya berada di balik gelombang demonstrasi nasional pada 2018.
Namun berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mencatat penumpasan terhadap aksi protes itu menewaskan lebih dari 350 orang, melukai ratusan lainnya, memenjarakan ribuan warga, serta memaksa hampir 1 juta penduduk mengungsi.
(luc/luc) Add as a preferred
source on Google
