Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan kondisi perkebunan kelapa nasional tengah menghadapi tantangan serius. Saat ini, sekitar 377 ribu hektare tanaman kelapa di Indonesia telah memasuki kategori tua dan rusak, sementara produktivitasnya masih jauh dari potensi ideal.
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Agus Rosyid Wasingun mengatakan, produktivitas kelapa nasional saat ini baru sekitar 1,1 ton per hektare, padahal dengan pengelolaan yang baik dapat mencapai 3,5 hingga 5 ton per hektare.
"Memang produktivitasnya belum optimal, masih di sekitar 1,1 ton yang seharusnya bisa mencapai 3,5 sampai 5 ton. Ini kerja keras kita semuanya untuk bisa mengangkat produktivitas tersebut. Kemudian tingginya persentase tanaman tua rusak yang saat ini mencapai 377 ribuan hektar ya dari 3,2 juta tadi, hampir 30%-40% tanaman tua rusaknya," ujar Rosyid dalam Webinar Hilirisasi Kelapa, Rabu (22/7/2026).
Menurut Rosyid, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab daya saing komoditas kelapa Indonesia belum optimal. Selain produktivitas yang rendah, industri pengolahan kelapa di dalam negeri juga dinilai belum terintegrasi sehingga belum mampu mengolah seluruh bagian tanaman kelapa menjadi produk bernilai tambah.
Di sisi lain, ia menilai prospek komoditas kelapa masih sangat besar. Permintaan dunia terhadap produk kelapa terus meningkat, bahkan Malaysia masih bergantung pada pasokan kelapa dari Indonesia.
"Peluangnya sebenarnya permintaan dunia cukup besar dan memang beberapa negara sudah mulai, bahkan seperti Malaysia itu 89% kebutuhan kelapanya dari Indonesia sehingga ketika kemarin sempat dua tahun lalu kekurangan bahan itu, (pihak Malaysia) sempat datang ke kementerian untuk memohon supaya tidak ada penghentian ekspor kelapa, tetapi pengaturan dan sebagainya," katanya.
"Itu saking kekhawatirannya sangat tinggi, bahwa kebutuhan kelapa Malaysia itu 89% dipenuhi dari Indonesia. Kemudian peluang ekspornya juga cukup besar," sambung dia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menggenjot program pengembangan kawasan kelapa melalui skema hilirisasi. Tahun ini, Kementan menargetkan pengembangan kebun kelapa seluas 151.554 hektare, melonjak hampir 10 kali lipat dibanding anggaran reguler pada tahun-tahun sebelumnya.
Rosyid mengatakan, pada 2025 realisasi program hilirisasi mencapai 1.975 hektare di luar program reguler dengan anggaran Rp10,9 miliar. Sementara pada tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp427 miliar untuk mendukung pengembangan kawasan kelapa.
"Untuk tahun 2025 sudah kita mulai dan alhamdulillah realisasi kami 92% itu seluas 1.975 hektare, ini di luar reguler ya, totalnya tahun lalu kita kembangkan 3.500 hektare. Kemudian anggaran yang dari hilirisasi ini Rp10,9 miliar, dan tahun ini ini cukup fantastis sekali ya 10 kali lipat dari reguler yang tahun-tahun sebelumnya, yaitu target kami di tahun ini adalah 151.554 hektar dengan anggaran kurang lebih Rp427 miliar," tuturnya.
"Ini di luar benih. Kemudian di 2027 masih dipersiapkan kembali seluas yang sudah keluar pagu indikatifnya 51.721 hektar atau anggarannya Rp154 miliar," imbuhnya.
Program tersebut akan dilaksanakan di 28 provinsi sebagai bagian dari upaya mempercepat hilirisasi kelapa sekaligus meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Pemerintah juga menyiapkan penyediaan benih unggul, pendampingan petani, hingga program peremajaan untuk menggantikan tanaman-tanaman kelapa yang sudah tua dan tidak lagi produktif.
(wur) Add as a preferred
source on Google
