Yogyakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengintensifkan pemantauan eskalasi dampak kekeringan yang meluas di tujuh kabupaten di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan pemetaan secara rinci dilakukan untuk memastikan respons penanganan darurat kekeringan berjalan cepat dan tepat sasaran.
"BNPB terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan berkoordinasi dengan BPBD serta unsur terkait guna memastikan penanganan bencana berjalan optimal," kata Abdul, dilansir dari Antara, Rabu, 22 Juli 2026.
Baca Juga :
Agustus-September 2026 Diprediksi Puncak Kemarau dan Kekeringan
Dari hasil pemetaan terkini, Kabupaten Cilacap tercatat sebagai wilayah dengan eskalasi dampak warga terbesar, yakni mencapai 8.154 kepala keluarga atau 27.605 jiwa sejak Juni 2026. Untuk meringankan warga terdampak, pemerintah mendistribusikan air bersih mencapai 60 tangki atau setara 315.000 liter.
Selanjutnya dampak kekeringan juga teridentifikasi di Kabupaten Pemalang dengan 5.346 kepala keluarga terdampak, serta Kabupaten Klaten yang mencakup 3.330 kepala keluarga atau 10.908 jiwa. Selama periode 15 Juni - 21 Juli, bantuan air bersih yang disalurkan telah mencapai 321 tangki atau setara 1.605.000 liter.
Ilustrasi kemarau. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.
Sementara wilayah Jawa Tengah lainnya yang masuk dalam peta pemantauan dampak kekeringan meliputi Kabupaten Banyumas (2.867 KK/9.002 jiwa). BPBD setempat menyalurkan 15.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Kemudian Grobogan (1.128 KK), dan Sragen (294 KK/736 jiwa).
"BPBD Kabupaten Sragen mendistribusikan 10.000 liter air bersih ke Desa Galeh, Kecamatan Tangen, serta Desa Poleng, Kecamatan Gesi. BPBD Kabupaten Grobogan menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 20.000 liter ke Desa Selo dan Desa Monggot. Tim gabungan BPBD dan PMI telah mendistribusikan 81.000 liter air bersih, terdiri atas 56.000 liter dari BPBD dan 25.000 liter dari PMI," jelas Abdul.
Direktorat Pengendalian Operasi BNPB melaporkan dampak kekeringan di DIY melanda Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Kapanewon Kokap yang mencakup 63 kepala keluarga atau 176 jiwa.
Atas kondisi tersebut, BNPB mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menyiagakan posko kebencanaan dan mengantisipasi potensi perluasan krisis air bersih selama puncak musim kemarau.
