REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia meminta jaminan dari Pemerintahan Siprus terkait nasib Abdul Karim Read Miqdad (AKRM) tak diserahkan ke otoritas penjajahan zionis Israel.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan Duta Besar Siprus HE Nicholas Panayiotou di Jakarta, Rabu (22/7/2026). Yusril menegaskan penyerahan AKRM ke otoritas ketiga, akan bertentangan dengan statuta kepolisian internasional (interpol).
Baca Juga
Ini Sosok Gubernur Universitas Republik Indonesia Pertama yang Bakal Siapkan Calon Pejabat RI
Potensi Kehilangan Pendapatan Capai Rp 2 Triliun, Pemprov DKI Dorong Kendaraan Listrik Dikenai Pajak
SDN Rusak di Kebayoran Lama, Pramono Bakal Cari Skema Pembiayaan Alternatif untuk Perbaikan
“Saya telah meminta penegasan langsung kepada Pemerintah Siprus. Mereka (Pemerintah Siprus) menjamin bahwa yang bersangkutan (AKRM) tidak akan diserahkan ke negara ketiga manapun (termasuk israel). Karena hal tersebut akan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam mekanisme interpol,” ujar Yusril melalui siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Rabu (22/6/2026).
Yusril juga menjelaskan agar tak terulang simpang siur sepanjang pekan belakang menyangkut penangkapan AKRM dan pendeportasiannya. Ia mengatakan, AKRM benar diketahui selama di Indonesia sebagai warga negara Palestina. Namun dalam masalah kali ini, Pemerintah Siprus yang memohon kepada Pemerintah Indonesia untuk pendeportasian AKRM ke Siprus.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Yusril mengatakan, AKRM berdasarkan hukum di Siprus, merupakan salah satu tersangka atas perbuatan pidana yang terjadi di wilayah hukum negara tersebut.
“Pemerintah Siprus telah memiliki bukti permulaan yang cukup dan telah menetapkan Abdul Karim Raed Miqdad sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana yang dilakukan di wilayah yuridiksi Siprus,” ujar Yusril.
Masalahnya, kata Yusril, permintaan deportasi AKRM dari Pemerintah Siprus itu membutuhkan jalan keluar nonekstradisi. “Bahwa Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Republik Siprus,” ujar Yusril.
Karena itu, Pemerintah Siprus memilih jalur nonekstradisi itu dengan penerbitan status red notice terhadap AKRM melalui interpol. “Mekanisme yang ditempuh adalah dengan deportasi berdasarkan permintaan resmi Pemerintah Siprus setelah interpol menerbitkan red notice terhadap Abdul Karim Raed Miqdad,” ujar Yusril.
Penerbitan red notice terhadap AKRM dilakukan pada 16 Juli 2026. Namun komunikasi antara kepolisian Siprus dengan Polri sudah dilakukan sejak 21 Mei 2026. “Setelah red notice diterima oleh NCB Interpol Polri, proses deportasi dilaksanakan pada 17 Juli 2026,” kata Yusril.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)
