JAKARTA, KOMPAS — Perkembangan ekosistem hidrogen masih relatif lamban di Indonesia. Pemerintah dinilai perlu mendorong beragam instrumen kebijakan serta regulasi untuk mendorong pemanfaatan hidrogen dan amonia secara lebih luas.
Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, Rabu (22/7/2026) di Jakarta, menjelaskan, sesungguhnya hidrogen bisa menjadi jawaban untuk membantu industri padat energi yang sulit didekarbonisasi (hard to abate).
Namun, ekosistem hidrogen di Indonesia masih berkembang lambat. Ada sejumlah faktor yang menjadi kendala, antara lain, kebijakan dan regulasi yang belum lengkap untuk mendorong pemanfaatan hidrogen dan amonia hijau.
Selain itu, instrumen keekonomian hidrogen juga masih berbenturan dengan kebijakan fiskal Indonesia yang masih fokus pada subsidi terhadap energi fosil. ”Subsidi ini mendistorsi pasar hidrogen,” tutur Fabby.
Penghalang lain adalah skema pembiayaan proyek-proyek hidrogen yang belum lengkap. Untuk membangun rantai pasok hidrogen, diperlukan mekanisme mitigasi risiko (derisking). Sementara, saat ini, mekanisme pembiayaan untuk itu belum tersedia.
Di sisi lain, permintaan untuk hidrogen baru teridentifikasi, tapi belum terbentuk. Menurut Fabby, permintaan akan lebih pasti jika pemerintah membuat kebijakan berupa target pemanfaatan hidrogen dengan sasaran sektor tertentu, khususnya pada industri padat energi.
Sejauh ini, pemerintah memulai proyek pilot bus diesel dual fuel atau Bus H2 DDF serta mengembangkan koridor hidrogen hijau (Green Hydrogen Corridor) yang menghubungkan Jakarta, Karawang, dan Patimban. Inisiatif ini diperkenalkan dalam Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 yang dibuka oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Selasa (21/6/2027).
"Hidrogen merupakan energi alternatif yang sangat penting di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, seperti konflik di Timur Tengah yang melahirkan ketidakpastian. Kondisi ini memaksa setiap negara untuk memproteksi kebutuhan energi nasionalnya dengan memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing," tutur Bahlil.
Menurutnya, dengan pembangunan ekosistem hidrogen yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, Indonesia tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri, meningkatkan daya saing industri nasional, menarik investasi, serta membuka peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Namun, Bahlil mengakui pengembangan hidrogen di dalam negeri masih menghadapi tantangan, terutama biaya yang belum kompetitif dibandingkan dengan sumber energi lain, termasuk bahan bakar B50. Untuk menekan biaya energi berbasis hidrogen, diperlukan akses terhadap teknologi yang lebih efisien agar lebih kompetitif.
”Tetapi keyakinan saya, dengan perang yang terus terjadi dan geopolitik yang tidak menentu, tidak lagi gampang untuk kita mendapatkan minyak di blok-blok yang baru. Maka, tidak akan lama lagi, harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dibandingkan sumber-sumber BBM dan minyak lainnya," tambahnya.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menambahkan bahwa pengembangan hidrogen akan mendukung dekarbonisasi sektor industri, transportasi, dan ketenagalistrikan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Sejauh ini, katanya, sudah ada 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang melahirkan investasi senilai Rp 32 triliun. Proyek-proyek tersebut tersebar di seluruh Indonesia, seperti Sumba dan Pulau Rote.
Salah satu contohnya adalah Bus H2 DDF yang merupakan hasil modifikasi dari bus bermesin diesel milik Perum DAMRI. Bus tersebut bisa menggunakan kombinasi bahan bakar solar dan gas hidrogen.
Program itu dikembangkan melalui kerja sama Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), dan Perum DAMRI. Pelaksanaannya didukung oleh PT SUCOFINDO (Persero) sebagai lembaga penguji, inspeksi, dan sertifikasi independen, serta PT Tritunggal Prakarsa Global sebagai pelaksana proyek percontohan bus.
Bus H2 DDF ini dilengkapi dengan 16 tabung penyimpanan hidrogen berkapasitas masing-masing 50 liter. Tabung itu memiliki tekanan nominal 200 bar dan tekanan kerja 150 bar, sementara sistem hidrogen dipasang pada bus Hino bermesin diesel enam silinder berkapasitas 7.684 cc.
Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero), Sandry Pasambuna, mengatakan, pihaknya bertugas memastikan penerapan teknologi H2 DDF pada bus DAMRI telah memenuhi aspek keselamatan, keandalan, dan kesesuaian teknis.
Sejauh ini, dalam Peta Jalan Hidrogen dan Amonia Nasional yang diterbitkan Kementerian ESDM pada 2025, pentahapan pengembangan hidrogen amonia dibagi menjadi fase inisiasi pada 2025-2034, fase pengembangan dan integrasi pada 2035-2045, serta fase akselerasi dan berkelanjutan pada 2045-2060.
Pada fase inisiasi, fokusnya masih terpusat pada pelaksanaan proyek percontohan, regulasi, skema insentif, pembiayaan, serta pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Sementara itu, di fase pengembangan dan integrasi, dilakukan peningkatan kapasitas fasilitas produksi hingga skala komersial. Blending hidrogen dalam jaringan gas akan ditingkatkan menjadi 40 persen dan kapasitas pembangkit listrik berbasis 100 persen amonia diproyeksikan mencapai 2,0 GW.
Sementara itu, co-firing hidrogen akan mencapai 60 persen pada tahun 2045. Adapun pada fase akselerasi dan berkelanjutan, ditargetkan pencapaian blending hidrogen mencapai 100 persen dalam jaringan gas nasional.
