Terkini, Makassar – Tahapan wawancara Jamsostek Award Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 resmi ditutup di The Rinra Hotel Makassar, Rabu (22/7/2026).
Pada hari terakhir tersebut, sebanyak 10 pemerintah kabupaten/kota memaparkan berbagai inovasi, strategi, dan komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Tahapan wawancara Jamsostek Award Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 resmi ditutup di The Rinra Hotel Makassar, Rabu (22/7/2026).Pemerintah daerah yang mengikuti wawancara penutup meliputi Kabupaten Toraja Utara, Enrekang, Luwu, Wajo, Luwu Timur, Bulukumba, Tana Toraja, Sidenreng Rappang (Sidrap), serta Kota Makassar dan Kota Palopo. Masing-masing daerah mempresentasikan capaian maupun inovasi yang telah dijalankan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku mengatakan Jamsostek Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, badan usaha, hingga pelaku usaha yang menunjukkan komitmen, inovasi, dan kontribusi nyata dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan penghargaan tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah diselenggarakan sejak 2017.
Memasuki penyelenggaraan tahun kesembilan, ajang tersebut resmi menggunakan nama Jamsostek Award, menggantikan nama sebelumnya, Paritrana Award.
“Jamsostek Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan pelaku usaha yang menunjukkan komitmen, inovasi, serta kontribusi nyata dalam mewujudkan Universal Coverage Jamsostek,” ujarnya.
Menurutnya, penghargaan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk semakin aktif memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja miskin, pekerja informal, dan kelompok rentan lainnya.
“Harapan kami, manfaat program Jamsostek semakin luas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko sosial ekonomi yang dialami pekerja,” katanya.
Pada sesi presentasi, setiap kepala daerah memaparkan langkah strategis yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Branch Silambi menyampaikan pemerintah daerah terus memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada pekerja sektor informal agar semakin banyak masyarakat memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Nakertrans Hasbar memaparkan sejumlah inovasi, di antaranya Program Aicing Care, pembentukan agen desa, kolaborasi dengan pemerintah desa, integrasi kepesertaan melalui pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga pengalihan dana tali asih pensiunan PNS menjadi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut telah memberikan perlindungan kepada lebih dari 25 ribu masyarakat.
Sementara itu, Bupati Luwu H. Patahudding menargetkan seluruh pekerja rentan di wilayahnya terlindungi BPJS Ketenagakerjaan pada 2028. Target tersebut didukung melalui kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Bupati Wajo H. Andi Rosman memperkenalkan inovasi Satu ASN Satu Pekerja Rentan yang menyasar petani, nelayan, dan pengrajin sutra.
Pemerintah Kabupaten Wajo juga tengah menyusun Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai dasar keberlanjutan program.
Komitmen serupa disampaikan Bupati Luwu Timur Ir. H. Irwan Bachri Syam yang berencana memperkuat berbagai kebijakan perlindungan pekerja melalui Peraturan Daerah agar program tetap berjalan secara berkelanjutan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah.
Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Wakil Bupati H. Andi Edy Manaf juga tengah menyiapkan Peraturan Daerah untuk memperkuat perlindungan pekerja rentan sekaligus meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Wali Kota Palopo Hj. Naili menyebut keikutsertaan Kota Palopo untuk pertama kalinya dalam ajang tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Target kami adalah mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat hingga dapat menyamai keberhasilan Universal Health Coverage pada BPJS Kesehatan. Kami terus membangun kolaborasi dengan BAZNAS, Program ASN Care, hingga melibatkan perusahaan melalui pemanfaatan dana CSR agar semakin banyak pekerja rentan memperoleh perlindungan,” ujar Hj. Naili.
Selain enam daerah tersebut, Pemerintah Kota Makassar, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) turut memaparkan berbagai kebijakan dan inovasi dalam memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan berakhirnya tahapan wawancara tingkat provinsi, BPJS Ketenagakerjaan berharap Jamsostek Award 2026 mampu menjadi pemicu lahirnya semakin banyak inovasi daerah dalam mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jamsostek.
Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.
