JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap temuan mengejutkan terkait dugaan praktik judi online (judol) di lingkungan Kementerian PU.
Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang terindikasi melakukan transaksi judi online dengan nilai mencapai sekitar Rp800 juta, sehingga menjadi salah satu temuan yang paling menyita perhatian.
Dody mengakui ada sekitar 6.300-an pegawai di kementeriannya terindikasi melakukan transaksi judi online (judol).
BACA JUGA:CPNS 2026 Kapan Dibuka? Kepala BKN Akhirnya Buka Suara
Hal tersebut ia dapat dari hasil laporan data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPTK).
Dody mengemukakan, dari data tersebut mayoritas anak buahnya yang diduga bermain judol ialah pegawai eselon IV. Bahkan, ada pula yang masih berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Ada surat resmi dari Kepala PPATK yang menyerahkan data kepada saya untuk menyerahkan data itu. Memang ada 6.300an jika saya lihat," kata Dody, Rabu, 22 Juli 2026.
BACA JUGA:Korban CPNS Bodong Anak Nia Daniaty Tuntut Rp8,1 M yang Lima Tahun Tak Kunjung Dibayar!
"Dan yang mengagetkan itu, itu nilainya ada ratusan juta. Bingung saya. Itu bukan eselon 1, bukan eselon 2. Bukan. Itu eselon 4. Bahkan ada yang masih CPNS kan, paling tinggi Rp 800 sekian juta," sambungnya.
Dody mengatakan, besarnya nilai transaksi perjudian itu memunculkan pertanyaan mengenai sumber dana yang dipakai para pegawai. Untuk menelusurinya, Inspektorat Jenderal Kementerian PU akan melakukan pemeriksaan.
"Jadi nanti tugasnya Inspektorat Jendral untuk memeriksa. Yang kita takutkan kan, wah ini uang rakyat dipakai, tapi saya kan sekali lagi, saya tidak boleh sudzon kepada staff saya sendiri," ungkapnya.
BACA JUGA:Kapan Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka? Cek Informasi Resmi Pemerintah
Ia bilang, tidak seluruh dari sekitar 6.300 pegawai yang diduga terlibat judi online akan menjalani pemeriksaan secara mendalam.
Menurut dia, pemeriksaan lebih lanjut akan difokuskan pada pegawai yang memiliki nilai transaksi dalam jumlah besar.
"Jadi mungkin yang katakanlah mungkin 10 juta ke atas itu yang di-fokuskan, yang 10 juta ke bawah ya sudah lah, mungkin bisa ditegur ringan dan diperingatkan dan kemudian di sanksi ringan," urainya.
- 1
- 2
- »
