Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengetatkan aturan perizinan di lingkungannya. Dody mengambil alih langsung proses persetujuan permohonan izin cuti tahunan hingga izin sakit seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian PU setelah menemukan indikasi banyaknya dokumen dan surat sakit palsu.
Kebijakan yang telah berjalan selama tiga bulan terakhir ini sengaja diterapkan untuk membenahi tata kelola kedisiplinan pegawai yang dinilai serba terburu-buru.
"Terus saya kok merasa yang ada merasa enggak beres. Kalau kita nyetir mobil, kita anggap terlalu cepat, kan harus kita tarik rem dulu lah. Ini saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya, kan saya bisa ngecek. Ternyata izinnya banyak yang bodong," ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Dengan pengambilalihan wewenang ini, Dody dapat merespons temuan indikasi kecurangan secara cepat dengan menerjunkan Inspektorat Jenderal (Irjen).
"Izin bodong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Kalau barang itu jatuh ke saya, kan saya bisa perintahkan Irjen untuk ngecek. Tapi kalau proses itu di bawah, kan saya enggak tahu," jelasnya.
Kendati demikian, Dody menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara. Apabila tata kelola dan sistem kedisiplinan perizinan di Kementerian PU sudah kembali tertib, hak persetujuan akan dikembalikan ke tingkatan pejabat di bawahnya.
Dody mengakui bahwa perubahan aturan ini menambah beban kerjanya sebagai menteri. Namun, langkah tegas ini dinilai krusial demi membangun integritas, kejujuran, dan kualitas para pegawai di lingkungan Kementerian PU.
Terlebih lagi, Kementerian PU memegang peran strategis dalam mengelola alokasi anggaran negara bernilai besar setiap tahunnya.
"Ini dalam rangka saya membentuk ASN Kementerian PU yang lebih berkualitas, yang lebih berintegritas, yang lebih berakhlak. Jangan lupa loh, PU itu tiap tahun mengelola ratusan triliun uang rakyat," pungkas Dody.
