Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan percepatan transformasi layanan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui digitalisasi. Sehingga, sistem perizinan dan tata kelola birokrasi lebih cepat, mudah, serta transparan.
“Ini agenda yang akan saya perbaiki, supaya apa yang diinginkan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) terkait ease of doing business bisa terwujud,” kata Raja Juli dalam rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dilansir Antara, Kamis, 23 Juli 2026.
Baca Juga :
Gerakan Indonesia ASRI Harus Menjadi BudayaRaja Juli menyampaikan bahwa pelayanan publik yang cepat tidak hanya mempermudah iklim dunia usaha. Namun, juga mendongkrak indeks reformasi birokrasi di tubuh Kementerian Kehutanan.
“Orang bisa berbisnis dengan baik karena pelayanannya cepat, sementara kita juga memperoleh kepuasan dalam memberikan layanan dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi,” ujar Raja Juli.
Raja Juli menilai perubahan di lingkungan Kemenhut kini menunjukkan progres positif. Hal ini berkat adanya perbaikan regulasi hingga transformasi pola pikir (mindset) serta budaya kerja pegawai.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada temen-temen di pusat maupun di balai, saya merasakan progres yang luar biasa. Dulu yang rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin, dengan perubahan mindset, kultur maupun regulasi yang kita lakukan. Kita perbaiki pelayanan kita, terutama kepada publik,” kata Raja Juli.
Guna mempercepat proses tersebut, Raja Juli menugaskan seluruh jajaran Eselon I untuk menginventarisasi dan memetakan prioritas digitalisasi pada setiap unit. Sejumlah layanan yang kini mulai ditransformasikan berbasis digital antara lain sistem e-ticket Taman Nasional, saluran pengaduan penegakan hukum (Gakkum), Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (Pesats), hingga Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi).
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Foto: Dok. Kemenhut.
Ia juga menyoroti pentingnya modernisasi fasilitas pelayanan publik fisik. Hal ini bertujuan agar senyaman standar perbankan.
“Saya kira kita bisa kumpulkan semua layanan dari masing-masing direktorat jenderal, lalu kita lihat mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dengan sistem online dan antrean. Saya masih melihat ada loket yang seperti loket pembayaran listrik zaman dulu. Padahal pelayanan yang baik sudah seperti di perbankan, terbuka, antreannya tertata, bahkan masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan dan mengetahui nomor antreannya sebelum datang,” ucap Raja Juli.
Raja Juli menegaskan bahwa pembenahan layanan digital dan fisik ini akan menjadi program prioritas. Dia memastikan program ini dikawal secara berkelanjutan.
“Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, transformasi digital diharapkan dapat memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Kehutanan,” kata Raja Juli.
