Washington: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat menyetujui kerangka anggaran senilai US$95 miliar atau sekitar S$122,6 miliar dalam pemungutan suara yang berlangsung ketat pada 22 Juli. Sebagian besar alokasi dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat anggaran Pentagon dan lembaga intelijen, termasuk mendukung operasi militer yang berkaitan dengan konflik melawan Iran.
Dikutip dari The Straits Times, rancangan anggaran itu lolos dengan perolehan suara 216 berbanding 214. Setelah mendapat persetujuan DPR, dokumen tersebut kini akan dibahas di Senat, yang masih harus menentukan apakah paket anggaran tersebut dapat disahkan.
Dalam proposal tersebut, sekitar US$73 miliar dialokasikan untuk kebutuhan Departemen Pertahanan dan komunitas intelijen. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan US$12 miliar sebagai bantuan bagi petani yang terdampak perang dagang yang dijalankan Presiden Donald Trump.
Tak hanya itu, anggaran juga mencakup US$10 miliar untuk berbagai program yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Langkah ini menjadi bagian dari agenda Trump untuk memperketat aturan pemungutan suara secara nasional setelah RUU SAVE America Act belum memperoleh dukungan yang cukup di Kongres.
Paket anggaran tersebut dipandang sebagai salah satu agenda legislatif terbesar Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu pada November mendatang. Hasil pemilu itu akan menentukan apakah Partai Republik mampu mempertahankan mayoritas di Kongres dan melanjutkan agenda pemerintahan Trump pada sisa masa jabatan keduanya.
Untuk saat ini, dokumen yang disahkan masih berupa kerangka anggaran. Apabila Senat memberikan lampu hijau, Partai Republik di DPR akan menyusun rancangan undang-undang yang lebih rinci dalam beberapa bulan ke depan.
Selanjutnya, partai tersebut berencana menggunakan mekanisme rekonsiliasi anggaran di Senat agar rancangan dapat disahkan dengan mayoritas sederhana. Prosedur ini memungkinkan pembahasan dilakukan tanpa harus memenuhi ambang batas 60 suara yang biasanya dibutuhkan untuk mengatasi filibuster dari Partai Demokrat.
Ketua DPR AS, Mike Johnson, mengatakan pengesahan kerangka anggaran ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan dua prioritas utama Partai Republik, yakni memperkuat keamanan nasional sekaligus meningkatkan integritas sistem pemilu Amerika Serikat.
Di sisi lain, kalangan Demokrat menentang keras kebijakan tersebut. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Rosa DeLauro, menilai anggaran itu justru membuka jalan bagi pemerintahan Trump untuk memperluas keterlibatan militer AS dalam konflik dengan Iran.
Menurutnya, masyarakat Amerika lebih membutuhkan solusi atas tingginya biaya hidup dibandingkan peningkatan belanja perang. Ia menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan upaya menekan harga pangan, biaya perumahan, layanan kesehatan, pengasuhan anak, hingga harga bahan bakar, yang masih menjadi perhatian utama publik menjelang pemilu paruh waktu.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
