Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan deportasi seorang warga negara (WN) Palestina ke Siprus merupakan perkara pidana dan tidak berkaitan dengan hubungan Indonesia-Palestina. Kemlu memastikan deportasi ini tidak terkait dengan sikap Indonesia dalam dukungan untuk perjuangan Palestina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, mengatakan pemerintah telah memberikan penjelasan terkait kasus tersebut melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
"Sebagaimana sudah disampaikan juga oleh Bapak Menko, Bapak Yusril, bahwa isu ini murni adalah isu yang tidak terkait dengan hubungan kita dengan Palestina, tapi merupakan isu pidana," kata Nabyl dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (23/7).
Nabyl menegaskan Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, penanganan kasus tersebut tidak mengubah posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina.
"Kita ketahui bahwa sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina tidak berubah," ujarnya.
Ia menambahkan Kemlu sebagai kementerian yang menjadi focal point isu luar negeri mengikuti penjelasan yang telah disampaikan oleh Menko Yusril terkait deportasi tersebut.
"Sebagai kementerian yang vocal point menangani hal ini, Bapak Menko sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas dan kita dari Kemlu mengikuti hal tersebut," katanya.
Sebelumnya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan hubungan baik dengan rakyat Palestina. Ia meminta publik tidak mengaitkan penegakan hukum terhadap individu tertentu dengan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina.
"Ini hanyalah deportasi terhadap warga negara Palestina. Sama sekali tidak berkaitan dengan komitmen dukungan Pemerintah Republik Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan," ujar Yusril di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (22/7).
